Page 8 - KLIPINGBELMAWA13062019SORE
P. 8
Judul
Kisruh Pemilihan Rektor Unpad Dibawa ke Pengadilan
Media
PR Online
Terbit
13 Juni 2019
Tone
Negatif
Hal/link
https://www.pikiran-rakyat.com/bandung-raya/2019/06/13/kisruh- pemilihan-rektor-unpad-dibawa-ke-pengadilan
PR VALUE
Rp.15000.000
Jurnalis
Y edi
Kisruh Pemilihan Rektor Unpad Dibawa ke Pengadilan Yedi Supriadi Kamis, 13 Jun 2019, 13:50
BANDUNG RAYA
SUASANA persidangan kasus gugatan pemilihan rektor Unpad di Pengadilan Negeri Bandung, Kamis, 13 Juni 2019.*/YEDI SUPRIADI/PR
BANDUNG, (PR).- Kasus pemiliham rektor Unpad berujung di pengadilan. Profesor Dr Atip Latipulhayat diwakili advkokat yang tergabung dalam aliansi Advokat Alimni Padjadjaran resmi menggugat perdata perbuatan melawan hukum untuk Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementerian Ristek Dikti.
Gugatan dilayangkan ke Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 174/Pdt.G/2019/PN Bdg. Sidang perdana digelar Kamis, 13 Juni 2019 dengan agenda pemeriksaan berkas.
"Hari ini kami mewakili Prof Dr Atip Latipulhayat hadir di sidang gugatan perbuatan melawan hukum. Berkas sudah disampaikan dan sudah lengkap cuma tadi pihak tergugat berkasnya belum lengkap sehingga majelis hakim menunda hingga sidang ditunda pekan depan dengan agenda mediasi," ujar Richi Aprian, kuasa hukum Prof Dr Atip Latipulhayat di Pengadilan Negeri Bandung, Jalan LLRE Martadinata.
Menurut Richi Aprian, mengungkapkan dalam gugatan meminta agar Majelis Wali Amanat tidak menghentikan proses persiapan pemilihan ulang Rektor Unpad sampai dengan perkara ini diputus dan memiliki kekuatan mengikat.
Kemudian pihaknya meminta majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementerian Ristek Dikti telah melakukan perbuatan melawan hukum, menyatakan Keputusan Rapat Pleno Majelis Wali Amanat Unpad tanggal 13 April 2019 cacat hukum dan tidak sah menurut hukum dan tidak mengikat.
Sementata itu dalam gugatan yang diterima awak media menyebutkan, disebutkan memerintahkan kepada Majelis Wali Amanat Unpad dan Kementristek Dikti secara tanggung renteng untuk mengganti kerugian materiil Rp. 32 miliar dan immateriil Rp 2 miliar. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari
