Page 3 - KLIPING BELMAWA (23 Juli 2019 - Pagi) (1)
P. 3
Judul
Pelayanan kesehatan berbasis sistem pendidikan rancu
Media
Beritagar - online
Terbit
23 Juli 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://beritagar.id/artikel/berita/pelayanan-kesehatan- berbasis-sistem-pendidikan-rancu
PR VALUE
Rp 30,000,000
Jurnalis
Ronna Nirmala
Standar pendidikan kedokteran yang termaktub dalam UU Pendidikan Nomor 20 tahun 2013 digugat.
Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mendesak kalangan legislatif untuk mengubah aturan tersebut karena tak memenuhi standar kesehatan, kualitas, serta ruang perbaikan bagi kinerja Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
Ketua Umum Pengurus Besar IDI Daeng M. Faqih menganalisis adanya kejanggalan dalam tingginya produksi dokter dalam satu tahun dengan banyaknya pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) yang masih kekurangan tenaga kesehatan.
Dalam catatannya jumlah fakultas kedokteran umum di Indonesia saat ini mencapai 91 unit sementara fakultas kedokteran gigi mencapai 38 unit. Keseluruhan fakultas diestimasi mencetak sekitar 13 ribu dokter umum dan gigi per tahun.
Sementara, mengutip Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan Kementerian Kesehatan Usman Sumantri (April, 2019), 728 puskesmas di Indonesia tercatat belum memiliki dokter umum.
Hal ini terjadi lantaran UU tersebut tidak mengatur mekanisme penghitungan kebutuhan dokter yang melandasi pembukaan dan penutupan pendidikan kedokteran. Akibatnya, dalam kurun waktu empat tahun terakhir terjadi penambahan 20 fakultas kedokteran baru.
Kemudahan pembukaan fakultas kedokteran baru itu turut “didukung” oleh kehadiran Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 2017—tentang pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran. PP tersebut, sebut Daeng, memberi celah pada praktik manipulatif yang dimulai dengan penyusunan dokumen, visitasi, hingga pemberian izin.
Terkait hal ini, pemerintah sebenarnya telah mewacanakan moratorium penerbitan izin untuk fakultas kedokteran baru. Namun, sejak wacana dimunculkan pada 2018, pelaksanaannya masih urung terjadi.
“Dalam kondisi seperti ini, jumlah fakultas kedokteran yang tidak terkendali akan menurunkan mutu pendidikan dokter dan akhirnya mutu lulusan dokter,” kata Daeng, dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (22/7/2019).
