Page 4 - KLIPING BELMAWA (23 Juli 2019 - Pagi) (1)

Di sisi lain, UU Pendidikan Kedokteran tersebut juga menghambat masuknya teknologi di bidang kesehatan. Poin ini diukur dari tidak adanya pasal yang mengatur tentang pengawasan fungsional fakultas kedokteran sehingga terjadi celah yang cukup lebar dalam disparitas kualitas pendidikan.
“Sehingga terjadi gap teknologi kedokteran yang sangat lebar bahkan dengan negara tetangga Malaysia dan Singapura. Konsekuensinya, dalam satu tahun jumlah orang Indonesia yang berobat ke luar negeri bisa mencapai 1,5 juta orang,” ujar Daeng.
Pemerintah juga tidak boleh lupa, implementasi UU Pendidikan Kedokteran tengah disorot Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akibat keberadaan profesi baru yang dilabeli dokter layanan primer (DLP).
Profesi baru itu mengundang polemik lantaran hanya bisa dilaksanakan pada satu fakultas saja, yakni Fakultas Kedokteran (FK) Universitas Padjajaran, Bandung, Jawa Barat. Selain itu, pendidikan hanya dilaksanakan untuk satu kali angkatan dan meluluskan setelah 6 bulan pendidikan.
Padahal Permenristekdikti Nomor 18 tahun 2018 Pasal 40 ayat (2) mengatur program dokter layanan primer dilaksanakan paling singkat dua tahun.
DLP yang dilaksanakan di FK Unpad, dalam laporan yang diterima IDI, ternyata dijalankan tanpa didahului dengan standar kompetensi dan pendidikan yang disahkan dalam UU No 29 tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran.
"Berdasarkan evidence based dari berbagai negara, perubahan sistem pelayanan kesehatan akan berpengaruh terhadap sistem pendidikan kedokteran, begitu pula sebaliknya," tukas Daeng.
Menekan rujukan
Koordinator Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar meminta pemerintah untuk tidak berbelit- belit dalam memproses perubahan UU Pendidikan Kedokteran.
Sebab, persoalan utama dari munculnya desakan RUU ini adalah distribusi dokter yang tidak sanggup menembus lapisan terbawah. Akibatnya, rujukan JKN selalu lari ke rumah sakit besar dan menyebabkan ruang defisit BPJS Kesehatan semakin besar.
Dalam catatan Timboel, jumlah rujukan rumah sakit dari puskesmas maupun FTKP (fasilitas kesehatan tingkat pertama/primer) meningkat dari 13 persen pada 2017 menjadi 16,4 persen pada 2018.
Jika saja distribusi dokter, khususnya spesialis, berjalan dengan baik, 144 diagnosa penyakit bisa saja selesai pada tingkat pertama itu, tidak perlu lari ke rumah sakit besar yang biayanya juga besar.
Di sisi lain, Timboel melihat potensi defisit BPJS Kesehatan besar melebar seiring dengan