Page 8 - KLIPING BELMAWA (23 Juli 2019 - Pagi) (1)
P. 8
Judul
IDI: UU Pendidikan Kedokteran Obral Izin Fakultas Kedokteran
Media
Mediaindonesia.com - online
Terbit
23 Juli 2019
Tone
Netral
Hal/link
https://m.mediaindonesia.com/read/detail/248462-idi-uu- pendidikan-kedokteran-obral-izin-fakultas-kedokteran
PR VALUE
Rp 30,000,000
Jurnalis
OL - 3
PENGURUS Besar Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mengkritik sikap pemerintah yang begitu longgar membuka izin pendidikan kedokteran di perguruan tinggi. Ketua Umum PB IDI, Daeng M Faqih dalam keterangan resminya menyebutkan bahwa UU No 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran awalnya ditujukan untuk memperbaiki mutu pendidikan dokter. Namun upaya tersebut bisa terkendala oleh beberapa isu yang memengaruhi mutu pendidikan dokter yang belum terakomodasu pada undang-undang tersebut. Selain hadirnya beberapa pasal subjektif.
"UU No 20 Tahun 2013 belum mengatur mekanisme penghitungan kebutuhan dokter yang melandasi pembukaan dan penutupan pendidikan kedokteran. Sehingga dalam kurun waktu empat tahun terakhir telah terjadi ledakan jumlah fakultas kedokteran. Saat ini bertambah 20 fakultas kedokteran baru," kata Daeng M Faqih, Senin (22/7).
IDI juga menganggap pemerintah belum memiliki instrumen kebijakan untuk mengendalikan jumlah fakultas kedokteran, sehingga lulusannya dapat memenuhi kebutuhan dokter.
Persyaratan dan mekanisme pembukaan fakultas kedokteran yang tertuang pada PP No 521 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan UU Pendidikan Kedokteran memungkinkan untuk dilakukannya praktik-praktik yang manipulatif, mulai dari penyusunan dokumen, visitasi hingga pemberian izin. Dalam kondisi seperti ini jumlah fakultas kedokteran yang tidak terkendali akan menurunkan mutu pendidikan dokter dan akhirnya mutu lulusan dokter juga turun.
"Di sini ada kecendrungan Pemerintah telah memanfaatkan celah yang ada dalam UU Pendidikan Kedokteran dengan membuka kran Fakultas Kedokteran tanpa seleksi yang baik. Bahkan ada yang tidak divisitasi terlebih dahulu. Oleh karena itu lahirnya UU Pendidikan No 20 tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran yang bermasalah menghasilkan pelayanan kesehatan seperti saat ini" terangnya.
Ketika jumlah fakultas kedokteran merebak tidak terkendali tetap saja distribusi dokter tidak terpenuhi. Derajat kesehatan masyarakat menurun, pembiayaan kesehatan membengkak dan terakhir yang sedang ramai tentang permasalahan moratorium fakultas kedokteran. Padahal Indonesia adalah negara hukum semestinya ada regulasi yang harmonis untuk hal ini.
"UUD Pendidikan Kedokteran 2013 yang banyak kurangnya ini menjadikan Indonesia menjadi negara kekuasaan karena terjadi pembukaan Fakultas Kedokteran melalui lisensi menteri,"
