Page 20 - KLIPING BELMAWA29042019(PAGI)

Dalam surat tersebut, Rina bertindak sebagai rektor namun dengan kewenangan yang lebih terbatas. Ia tidak berwenang mengambil tindakan strategis terkait perubahan status hukum pada aspek organisasi, kepegawaian, dan alokasi anggaran kecuali atas penugasan menteri. Meski demikian, Rina tetap berwenang menandatangani ijasah dan menjadi anggota Majelis Wali Amanat (MWA) secara ex-officio.
Rina bukan orang baru di UNPAD. Pejabat teras di Kemenristekdikti adalah guru besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UNPAD. Selama hampir dua tahun terakhir menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Pembelajaran dan Kemahasiswaan di Kemenristekdikti.
Dalam acara serah terima jabatan Rektor lama ke Plt Rektor di Jatinangor, Rina mengatakan bahwa ia ditunjuk oleh Menristekdikti untuk menjamin kelancaran aktifitas akademik dan operasional kampus.
Pak Menteri memerintahkan, memberikan tugas kepada saya bukan untuk memimpin, tetapi menjamin terselenggarakannya kegiatan di UNPAD tetap berlangsung dengan baik,” ujarnya diplomatis.
Calon Rektor UNPAD, Prof. Dr. Atip Latipulhayat, SH, MA mengatakan bahwa penundaan proses Pilrek secara umum menimbulkan demotivasi dosen dan juga kegalauan mahasiswa.
Dosen-dosen yang telah bekerja keras dalam pengajaran maupun penelitian, pantas merasa tidak gembira. Sebuah hal yang seharusnya jelas bagaimana penyelesaiannya, sekarang malah sering jadi konsumsi (pemberitaan) publik karena dibuat tidak jelas lagi,” kata Atip.
Mahasiswa pun juga dinilai mengalami keresahan serupa. Ada (mahasiswa) yang bilang, kampus tidak dalam keadaan darurat kok yang tandatangan ijazah Plt, bukan rektor. Kalau ijazah dimana-mana kan afdolnya yang tandatangan rektor, bukan Plt,” terang Atip seraya menekankan kalau ditarik ke politik, jawabannya bisa macam- macam.
Karena itu, kita lebih baik melihat penunjukan Plt dan penundaan proses Pilrek sebagai masalah hukum,” ujarnya. (dod)