Page 11 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Prawiranegara untuk menjadi ketua Pemerintah Darurat Republik Indonesia
di Sumatera Barat. Bahkan Soekarno juga memerintahkan kepada Soedarsono
dan LN. Palar untuk siap mengantisipasi bila suatu ketika terpaksa mendirikan
pemerintahan pengasingan di India, meski hal ini akhirnya tidak terjadi.
Dengan kondisi kritis seperti itu maka Republik Indonesia dapat digambarkan
bagai “sebutir telur di ujung tanduk”.

Namun demikian Panglima Besar Soedirman sekeluarnya dari Yogyakarta,
langsung memimpin pasukannya untuk meneruskan perjuangan melawan
Belanda dengan melakukan perang gerilya. Sementara Kolonel A.H. Nasution,
selaku Panglima Tentara dan Teritorium Jawa meneruskan rencana pertahanan
rakyat yang yang telah disusun oleh Panglima Besar Sudirman, dan dikenal
sebagai Perintah Siasat Nomor 1. Salah satu pokoknya adalah menyusupkan
pasukan-pasukan yang berasal dari daerah-daerah federal ke garis belakang
musuh dan membentuk kantong-kantong gerilya sehingga seluruh Pulau Jawa
akan menjadi medan gerilya yang luas.
Dapat pula dikemukakan peran Sultan Hamengku Buwono IX yang
tela memberika dukunga fasilitas da inansial unt keberlangsunga

berjalannya pemerintahan republik yang ditinggalkan para pemimpinnya
tersebut. Menurut Kahin, dua kekuatan inilah yang menjadi sumber perlawanan
terhadap Belanda yang pada akhirnya memaksa Belanda untuk mengakhiri
perang menuju Konferensi Meja Bundar (KMB).
Kedua kekuatan yang digerakan oleh unsur sipil dan tentara yang
melakukan gerilya menjadi amunisi yang ampuh bagi para diplomat kita yang
terus berunding di forum Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB). Dengan strategi
perjuangan tersebut di atas dengan mendapat tekanan Internasional dan
dari Amerika Serikat sendiri yang mengancam akan menghentikan bantuan
Marshall Plan, maka Belanda terpaksa menandatangani perjanjian KMB yang
berisi “penyerahan kedaulatan” (souvereniteit overdracht).
Situasi dan kondisi perjuangan sebagaimana digambarkan di atas itulah
yang menjadi makna nilai persatuan dari peringatan kebangkitan nasional
ke-40 di tahun 1948, yang menggerakkan perjuangan bangsa Indonesia yang
pantang menyerah dan pada akhirnya dapat mengakhiri upaya Belanda untuk
kembali menjajah.

Ancaman disintegrasi (perpecahan) bangsa memang bukan persoalan
main-main. Tak hanya merupakan masalah di masa lalu. Potensi disintegrasi
pada masa kinipun bukan tidak mungkin terjadi. Karena itulah kita harus
terus dan selalu memahami betapa berbahayanya proses disintegrasi bangsa
apabila terjadi bagi kebangsaan kita. Sejarah Indonesia telah menunjukkan
hal tersebut.

Sejarah Indonesia 3