Page 74 - Kelas_12_SMA_Sejarah_Indonesia_Semester_1_Siswa_2016

Sistem kepartaian yang dianut pada masa Demokrasi Liberal adalah
multi partai. Pembentukan partai politik ini menurut Mohammad Hatta
agar memudahkan dalam mengontrol perjuangan lebih lanjut. Hatta juga
menyebutkan bahwa pembentukan partai politik ini bertujuan untuk mudah
dapat mengukur kekuatan perjuangan kita dan untuk mempermudah
meminta tanggung jawab kepada pemimpin-pemimpin barisan perjuangan.
Walaupun pada kenyataannya partai-partai politik tersebut cenderung untuk
memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional.
Partai-partai politik yang ada saling bersaing, saling mencari kesalahan dan
saling menjatuhkan. Partai-partai politik yang tidak memegang jabatan
dalam kabinet dan tidak memegang peranan penting dalam parlemen sering
melakukan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai
politik yang memerintah. Hal inilah yang menyebabkan pada era ini sering
terjadi pergantian kabinet, kabinet tidak berumur panjang sehingga program-
programnya tidak bisa berjalan sebagaimana mestinya yang menyebabkan
terjadinya instabilitas nasional baik di bidang politik, sosial ekonomi maupun
keamanan.
Kondisi inilah yang mendorong Presiden Soekarno mencari solusi untuk
membangun kehidupan politik Indonesia yang akhirnya membawa Indonesia
dari sistem Demokrasi Liberal menuju Demokrasi Terpimpin.

TUGAS
Buat rangkuman tentang salah satu partai pada masa Demokrasi Liberal
1950-1959 sebanyak satu halaman. Setelah dinilai oleh guru kalian, jilid
atau tempel rangkuman tersebut di mading kelas!

3. Pemilihan Umum 1955

Pelaksanaan pemilihan umum 1955 bertujuan untuk memilih wakil-wakil
rakyat yang akan duduk dalam Parlemen dan Dewan Konstituante. Pemilihan
umum ini diikuti oleh partai-partai politik yang ada serta oleh kelompok
perorangan. Pemilihan umum ini sebenarnya sudah dirancang sejak Kabinet
Ali Sastroamidjojo I (31 Juli 1953-12 Agustus 1955) dengan membentuk
Panitia Pemilihan Umum Pusat dan Daerah pada 31 Mei 1954. Namun
pemilihan umum tidak dilaksanakan pada masa Kabinet Ali I karena terlanjur
jatuh. Kabinet pengganti Ali I yang berhasil menjalankan pemilihan umum,
yaitu Kabinet Burhanuddin Harahap.

Pelaksanaan Pemilihan Umum pertama dibagi dalam 16 daerah pemilihan
yang meliputi 208 kabupaten, 2139 kecamatan, dan 43.429 desa. Pemilihan

66 Kelas XII SMA/MA