Page 38 - Permen PANRB No. 9 Tahun 2021
P. 38
- 38 -
capaian, hasil, dan manfaat yang dicapai, serta perilaku
PNS.
(3) Penilaian kinerja Penyuluh Agama dilakukan secara
objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 22
Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
meliputi:
a. SKP; dan
b. perilaku kerja.
Bagian Kedua
SKP
Paragraf 1
Umum
Pasal 23
(1) Penyuluh Agama wajib menyusun SKP setiap awal tahun.
(2) SKP merupakan target kinerja Penyuluh Agama
berdasarkan penetapan target kinerja unit kerja yang
bersangkutan.
(3) SKP untuk masing-masing jenjang jabatan diambil dari
uraian kegiatan tugas jabatan sebagai turunan dari
penetapan kinerja unit kerja.
Pasal 24
(1) Target kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat
(2) terdiri dari kinerja utama berupa target Angka Kredit
dan/atau kinerja tambahan berupa tugas tambahan.
(2) Target Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diuraikan dalam bentuk kegiatan, sebagaimana dimaksud
dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
