Page 11 - buku-saku-sertifikasi-tanah-wakaf

BAB I

PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG

Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
diamanatkan dalam Pembukaan UUD Tahun 1945 antara lain
adalah memajukan kesejahteraan umum. Untuk mencapai tujuan
tersebut, perlu menggali dan mengembangkan potensi yang
terdapat dalam pranata keagamaan yang memiliki manfaat
ekonomis. Salah satu langkah strategis untuk meningkatkan
kesejahteraan umum, perlu meningkatkan peran wakaf sebagai
pranata keagamaan yang tidak hanya bertujuan menyediakan
berbagai sarana ibadah dan sosial, melainkan juga memiliki
kekuatan ekonomi yang berpotensi untuk memajukan
kesejahteraan umum, sehingga perlu dikembangkan
pemanfaatannya sesuai dengan prinsip syariah.
Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf atau
disebut UU Wakaf diharapkan mampu menciptakan tertib hukum
dan administrasi wakaf guna melindungi harta benda wakaf. UU
Wakaf ini menegaskan bahwa perbuatan hukum wakaf wajib
dicatat dan dituangkan dalam akta ikrar wakaf, didaftarkan serta
diumumkan. Selain itu, UU Wakaf tidak memisahkan antara wakaf
ahli yang pengelolaan dan pemanfaatan harta benda wakaf terbatas
untuk kaum kerabat (ahli waris) dengan wakaf khairi yang
dimaksudkan untuk kepentingan masyarakat umum sesuai dengan
tujuan dan fungsi wakaf itu sendiri.
Praktik wakaf yang terjadi dalam masyarakat belum
sepenuhnya berjalan tertib dan efisien sehingga dalam berbagai
kasus harta benda wakaf tanah tidak terpelihara sebagaimana
mestinya,telantar atau bahkan beralih ke pihak lain secara
melawan hukum. Selain itu, masalah lain yang muncul adalah
adanya pengingkaran wakaf oleh ahli waris wakif karena bukti

1