Page 198 - Kelas 8 IPS BS press
P. 198

previledge). Untuk keperluan tersebut, pemerintah hendaknya melaksanakan prinsip
                 tanggung jawab sosial yang menjadi tumpuan dan jaminan bahwa segenap lapisan
                 masyarakat  secara  keseluruhan bisa  menikmati  hasil-hasil  pembangunan ekonomi
                 yang tengah dilakukan.
                    Untuk itu, pemerintah harus mampu bekerja sama dengan swasta lokal dan asing
                 untuk menjalankan program  Corporate  Social  Responsibility  (CSR). Bahkan kalau
                 perlu, mewajibkan persentase  laba  bersih tertentu perusahaan untuk kegiatan CSR
                 melalui pola bapak angkat dalam kegiatan ekonomi. CSR selanjutnya dapat dijadikan
                 sebagai salah satu indikator tanggung jawab sosial untuk membantu mengembangkan
                 dunia  usaha  kecil  menenganhdan koperasi. Program  ini  menjadikan CSR  sebagai
                 tanggung jawab yang melekat  pada  setiap perusahaan untuk tetap menciptakan
                 hubungan yang serasi, seimbang, dan sesuai  dengan lingkungan, nilai, norma, dan
                 budaya masyarakat setempat.

                 e.  Pemerintah  Konsisten   dalam Mewujudkan       Kebijakan   Penegakan
                    Hukum dan Keadilan Ekonomi
                    Dalam hubungan ini, peran pemerintah sangatlah besar sebagai pembuat strategi
                 dan kebijakan-kebijakan dalam  menciptakan pembagian pendapatan di  golongan
                 masyarakat  yang lebih merata, dan berperan secara  aktif dalam  pelaksanaan
                 program pemerataan pendapatan di masyarakat, serta secara konsisten mewujudkan
                 penegakan hukum sehingga dunia usaha nasional dan asing dapat melakukan usaha
                 secara  berkesinambungan untuk menciptakan lapangan  kerja  secara  luas  demi
                 terciptanya  pemerataan pendapatan. Hukum  dan keadilan ekonomi  yang tidak
                 mendiskriminasikan golongan miskin merupakan modal  awal  sehingga  kebijakan
                 redistribusi yang diambil pemerintah menjadi efektif untuk mengurangi atau bahkan
                 menghilangkan ketimpangan pendapatan yang ada di Indonesia.



                 3. Beberapa Alternatif Praktik Redistribusi Pendapatan
                    di Indonesia


                    Pemerintah sebagai pembuat kebijakan telah mengusahakan beberapa hal terkait
                 dengan alternatif pendistribusian pendapatan, yaitu sebagai berikut.


                 a.  Subsidi
                    Dalam rangka pendistribusian pendapatan, pemerintah berupaya untuk mendorong
                 usaha kecil dan menengah agar tetap hidup dan memiliki daya saing. Maka dari itu,
                 pemerintah memberikan subsidi  baik berupa  potongan harga  ataupun memberikan
                 tambahan modal kepada produsen. Contoh subsidi pupuk kepada petani dapat kalian
                 amati pada Gambar 3.19 berikut.




                 186       Kelas VIII SMP/MTs
   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202   203