Page 117 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 117
Pertanyaan 45
Apakah menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam penyu-
sunan peraturan perundang-undangan?
Jawaban:
Menteri koordinator dapat menjadi pemrakarsa dalam hal
materi muatan yang diatur dalam rancangan peraturan perun-
dang-undangan tersebut merupakan tugas dan fungsinya.
Pertanyaan 46
Siapakah yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan di setiap kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian?
Jawaban:
Pihak yang melakukan koordinasi dalam penyusunan peraturan
perundang-undangan di instansi kementerian/lembaga pemerin-
tah nonkementerian selaku pemrakarsa adalah biro hukum atau
satuan kerja yang menyelenggarakan fungsi di bidang peraturan
perundang-undangan. 41
Ketentuan di atas berlaku secara mutatis mutandis terha-
dap penyiapan, pengolahan, dan perumusan rancangan pera-
turan pemerintah dan rancangan peraturan presiden di instansi
kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian yang menjadi
pemrakarsa.
Pertanyaan 47
Apa yang menjadi titik berat dalam pembahasan pada rapat panitia
antarkementerian dan/atau antarnonkementerian?
41 Indonesia, Peraturan Presiden tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014,
LN Tahun 2014 Nomor 199, Pasal 48 ayat (2).
62 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
