Page 188 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dari
undang-undang atau Perppu bertentangan dengan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945.
c. petitum, memuat hal-hal yang diminta diputus dalam
permohonan pengujian formil, yaitu:
1) mengabulkan permohonan pemohon;

2) menyatakan bahwa pembentukan undang-undang
atau Perppu yang dimohonkan pengujian tidak
memenuhi ketentuan pembentukan undang-
undang atau Perppu berdasarkan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan
undang-undang atau Perppu a quo tidak mempu-
nyai kekuatan hukum mengikat;
3) memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita
Negara Republik Indonesia;
4) atau dalam hal mahkamah berpendapat lain, mohon
putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

d. petitum, memuat hal-hal yang diminta diputus dalam
permohonan pengujian materiil, yaitu:
1) mengabulkan permohonan pemohon;

2) menyatakan bahwa materi muatan ayat, pasal,
dan/atau bagian undang-undang atau Perppu
yang dimohonkan pengujian bertentangan dengan
UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum
mengikat;
3) memerintahkan pemuatan Putusan dalam Berita
Negara Republik Indonesia.

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 133