Page 214 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat

tercapai permufakatan bulat maka putusan diambil dengan suara
terbanyak. Terhadap hakim yang memilki pendapat berbeda,
pendapatnya yang berbeda tersebut wajib dimuat dalam putusan
(vide Pasal 14 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang
Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 45 ayat (10) Undang-Undang
Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi). Namun,
dissenting opinion tidak menimbulkan akibat hukum apapun.
Dalam praktik, dissenting opinion pernah diterapkan dalam
beberapa putusan antara lain:
1. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014
tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PHPU.PRES-
XXII/2024 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024.

Pertanyaan 131
Apakah Mahkamah Konstitusi berwenang untuk menguji peraturan
pemerintah pengganti undang-undang?

Jawaban:
Mahkamah Konstitusi berwenang melakukan pengujian pera-
turan pemerintah pengganti undang-undang karena peraturan
pemerintah pengganti undang-undang memiliki kedudukan yang
sama dengan undang-undang.
Baik Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945 maupun Undang-Undang tentang Mahkamah
Konstitusi tidak mengatur tentang kewenangan pengujian pera-
turan pemerintah pengganti undang-undang. Namun, dalam
putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009,

PENGUJIAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 159