Page 71 - BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT_Neat
P. 71
Pencantuman Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat dalam hierarki peraturan perundang-undangan dije-
laskan dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1), disebutkan bahwa
yang dimaksud dengan “Ketetapan Majelis Permusyawaratan
Rakyat” adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Sementara dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal
2 dan Pasal 4 Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
Republik Indonesia Nomor: I/MPR/2003 tentang Peninjauan
terhadap Materi dan Status Hukum Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Sementara dan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan Rakyat Tahun 1960 sampai dengan Tahun
2002, tanggal 7 Agustus 2003.
2. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang
Yang dimaksud dengan undang-undang adalah peraturan
perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan
Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Hal ini sejalan
9
dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyata-
kan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasan
membentuk undang-undang. Lebih lanjut dalam ayat (2)
dinyatakan bahwa setiap rancangan undang-undang dibahas
oleh Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden untuk menda-
pat persetujuan bersama. Jika rancangan undang-undang itu
tidak mendapat persetujuan bersama, rancangan undang-
undang itu tidak boleh diajukan lagi dalam persidangan
Dewan Perwakilan Rakyat pada masa itu.
9 Ibid, Pasal 1 angka 3
16 BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN
PERUNDANG-UNDANGAN DI TINGKAT PUSAT
