Page 122 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat
        P. 122
     Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi merupakan pem-
            bahasan yang dilakukan oleh DPRD Provinsi bersama Gubernur. 57
            Pertanyaan 70
            Bagaimana proses pembahasan rancangan perda provinsi?
                Jawaban:
            Tahapan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah provinsi dilaku-
            kan dalam pembahasan tingkat pembicaraan yang dilakukan pada
            rapat komisi/panitia/badan/alat kelengkapan DPRD Provinsi yang
                                                                58
            khusus menangani bidang legislasi dan rapat paripurna.
            Dalam pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat II untuk
            Rancangan Peraturan  Daerah  Provinsi  yang  berasal  dari  guber-
            nur  dalam ketentuan  Pasal 105  sampai  dengan  ketentuan  Pasal
            109 Peraturan  Presiden  Nomor  87 Tahun 2015  tentang  Peratur-
            an  Pelaksanaan  Undang-Undang Nomor  12  Tahun  2011 tentang
            Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengaturannya sama
            dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) sampai dengan ayat (4) Peraturan
            Pemerintah60Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan
            Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten, dan Kota. Perbedaannya
            hanya pada penambahan tahapan pembicaraan tingkat I Penyam-
            paian  pendapat akhir Fraksi dilakukan pada akhir pembahasan
            antara DPRD dan Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk untuk
            mewakili. Tahapan pembicaraan tingkat I dan pembicaraan tingkat
            II untuk  Rancangan Peraturan Daerah Provinsi yang berasal dari
            gubernur sebagai berikut:
                57  Indonesia, Undang-Undang  tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 12 Tahun
            2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan …, Pasal 75 ayat (1).
                58   Ibid, Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3).
            Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah   73





