Page 213 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat
P. 213

5.  denda administratif;
            6.  sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan per-
                undang- undangan.

            Pertanyaan 180

            Bagaimana  merumuskan  ketentuan  sanksi administratif  dalam
            perda?

                Jawaban:
            Substansi yang berupa sanksi administratif atas pelanggaran norma
            tersebut dirumuskan menjadi satu bagian (pasal) dengan norma yang
            memberikan sanksi administratif. 114
                Jika norma  yang  memberikan sanksi  administratif atau  keper-
            dataan terdapat lebih dari satu pasal, sanksi administratif dirumuskan
            dalam pasal terakhir dari bagian (pasal) tersebut. Dengan demikian
            tidak merumuskan ketentuan sanksi yang sekaligus memuat sanksi
            pidana, sanksi perdata, dan sanksi administratif dalam satu bab. 115

                Contoh:
            Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 3 Tahun 2016 tentang
            Bangunan Gedung
                                       Pasal 126

                    (1)  Dalam  rangka  pengawasan  penggunaan  bangunan,
                        petugas Dinas  dapat  meminta  kepada  pemilik ba-
                        ngunan untuk memperlihatkan SLF beserta lampiran-
                        nya.
                    (2)  Dalam hal pemilik bangunan tidak dapat memperli-
                        hatkan SLF beserta lampirannya sebagaimana dimak-

                114  Indonesia, Undang-Undang  tentang Pembentukan Peraturan …, butir 64, Lampiran II.
                115  Ibid, butir 65, Lampiran II.

        164      Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218