Page 67 - FULL-BUKU TANYA JAWAB SEPUTAR PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN KEPALA DAERAH_Neat

Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa,
yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai
tata cara pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa di desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan pera-
turan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan perun-
dang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa di desa”.
2. materi muatan untuk mengakomodir kewenangan yakni untuk
mengakomodir penyelenggaraan urusan tertentu pemerintahan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Contoh:
a. 1) Peraturan Bupati A tentang Pengembangan Kampung
KeluargaBerkualitas; dan
b. 2) Peraturan Walikota B tentang Pemanfaatan Lajur
Sepeda.1

Materi muatan perkada tersebut diatur dalam ketentuan
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan
bahwa materi muatan yang diperintahkan oleh peraturan perun-
dang-undangan yang lebih tinggi dan materi muatan atau diben-
tuk berdasarkan kewenangan. Hal ini selaras dengan ketentuan
yang diatur dalam Pasal 246 ayat (1) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan
bahwa perkada memuat materi muatan untuk melaksanakan perda
atau atas kuasa peraturan perundang-undangan.
Materi muatan perkada tidak boleh mengatur mengenai hak
dan kewajiban masyarakat, pembebanan masyarakat, dan berba-
gai jenis pengeluaran yang dilakukan oleh daerah karena materi

18 Buku Tanya Jawab seputar Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah