Page 2 - 01 EBOOK Penyelenggaraan Angkutan Barang & Kend Bermotor PM 60 TH 2019

- 2 -

Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang

Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 5594);

5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang

Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);

7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun

2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 1756);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG

PENYELENGGARAAN ANGKUTAN BARANG DENGAN

KENDARAAN BERMOTOR DI JALAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu

tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
di ruang lalu lintas jalan.

2. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang
digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain

Kendaraan yang berjalan di atas rel.

3. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap Kendaraan
Bermotor yang digunakan untuk Angkutan barang

dan/atau orang dengan dipungut bayaran.