Page 105 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

berkaitan dengan Pelayanan Dasar yang tidak lagi menjadi

kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
Secara umum Peraturan Pemerintah ini mengatur mengenai

prinsip penetapan dan penerapan SPM, jenis SPM termasuk materi
muatannya yang terdiri atas Jenis Pelayanan Dasar, Mutu

Pelayanan Dasar, dan penerima Pelayanan Dasar, penerapan dan
pelaporan SPM, pembinaan dan pengawasan SPM, ketentuan lain-

lain, dan ketentuan penutup yang salah satunya menyatakan

bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

b. Dasar Penerapan Standar Pelayanan Minimal
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-Daerah di lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran NegaraRepublikIndonesia

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

________________________________________________________ 100
LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020