Page 252 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020

➢ Terbatasnya pengelolaan manajemen usaha pariwisata setiap destinasi, baik
yang dikelola pemerintah maupun masyarakat;

➢ Status tanah setiap destinasi pariwisata yang dikelola pemerintah, tidak
semuanya milik pemerintah kabupaten;

➢ Terbatasnya sumber daya manusia kepariwisataan khususnya pemandu

wisata pengelola usaha pariwisata yang memiliki sertifikasi;
➢ Banyaknya usaha kepariwisataan yang belum memiliki Tanda Daftar Usaha

Pariwisata (TDUP).
➢ Terbatasnya rambu-rambu penunjuk arah ke destinasi pariwisata khususnya

yang dikelola masyarakat;
➢ Kurangnya akses telekomunikasi;

➢ Kurangnya fasilitas pendukung khususnya destinasi pariwisata yang dikelola

masyarakat, yaitu : hotel yang representative, sarana ibadah, rumah makan,
toilet, sarana kesehatan, rest area, dan SAR.

Upaya yang dilakukan di masa Pandemi Covid-19 apabila tempat wisata
dibuka melalui upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai arahan

Pemerintah yaitu melakukan pengawasan terhadap usaha pariwisata dengan
membentuk tim teknis rekomendasi dan pemantauan pembukaan usaha jasa

pariwisata untuk menerapkan protokol kesehatan serta mengoptimalkan
anggaran yang tersedia.

Upaya yang perlu dilakukan ke depannya untuk meningkatkan tata kelola

destinasi pariwisata adalah :
➢ Perlunya pendataan rutin didukung dengan pendanaan yang cukup untuk

identifikasi daya tarik wisata yang bermunculan;
➢ Perlunya duduk bersama antar perangkat daerah terkait untuk

pengembangan daya tarik wisata sesuai kewenangan masing-masing;
➢ Perlunya pelatihan dan pembinaan pengelolaan manajemen usaha

pariwisata.

15. Sasaran Strategis 15 : Meningkatnya iklim investasi yang

kondusif.

Untuk mengukur capaian kinerja pada sasaran 15 dimaksud, dilakukan

pengukuran kinerja sebagai berikut :

_________________________________________________________ 248
LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020