Page 299 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 299
melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan
Daerah provinsi.
Prinsip Penyelenggaraan tugas pembantuan dilakukan melalui
penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemberi tugas pembantuan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa,
dari pemerintah provinsi kepada kabupaten/kota, dan/atau desa, serta dari
pemerintah kabupaten/kota kepada desa. Kementerian/lembaga menetapkan
norma, standar, prosedur, dan kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi
dan tugas pembantuan.
Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dalam pasal 2 ayat (1) dijelaskan
bahwa Pemerintah menyelenggarakan sebagaian yang menjadi
kewenangannya di daerah berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas
pembantuan. Penyelenggaraan tugas pembantuan dilaksanakan melalui
penugasan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
pemberi tugas pembantuandari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa,
dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan/atau desa, serta dari
Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa (pasal 2 ayat 3). Sedangkan (pasal
2 ayat 4) Kementerian/lembaga menetapkan norma, standar, prosedur dan
Kriteria pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
Urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari Pemerintah kepada
Pemerintah Provinsi atau kabupaten/kota dan/atau pemerintah desa
merupakan sebagian urusan pemerintahan di luar 6 (enam) urusan yang
bersifat mutlak yang menurut peraturan perundang-undangan ditetapkan
sebagai urusan Pemerintah (Pasal 36 ayat 1). Pendanaan penyelenggaraan
Tugas Pembantuan diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintahan
Daerah yang mengamanatkan bahwa pendanaan penyelenggaraan tugas
pembantuan di daerah dibebankan kepada APBN.
Sebagaimana yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7
Tahun 2008, bahwa urusan pemerintahan yang dapat ditugaskan dari
Pemerintah kepada provinsi atau kabupaten/kota dan/atau desa didanai dari
APBN bagian anggaran kementerian/lembaga melalui dana tugas
pembantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini (pasal 48
ayat 1).
295
_________________________________________________________
LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
