Page 41 - Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 41

ditetapkan    dengan      Standar     Pelayanan      Minimal     (SPM),

                                     sebagaimana  diatur  dalam  Peraturan  Pemerintah  Nomor  2  Tahun
                                     2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada

                                     standar teknis  dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan
                                     peraturan perundang undangan.

                                            Selanjutnya,  belanja  daerah  untuk  urusan  pemerintahan

                                     wajib  yang  tidak  terkait  dengan  pelayanan  dasar  dan  urusan

                                     pemerintahan  pilihan  berpedoman  pada  analisis  standar  belanja
                                     dan  standar  harga  satuan  regional.  Berkaitan  dengan  itu,  belanja

                                     daerah  tersebut  juga  harus  mendukung  target  capaian  prioritas

                                     pembangunan  nasional  tahun  2020  sesuai  dengan  kewenangan
                                     masing masing tingkatan pemerintah daerah.

                                            Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus

                                     lebih  fokus  terhadap  kegiatan  yang  berorientasi  produktif  dan

                                     memiliki  manfaat  untuk  meningkatkan  kualitas  sumber  daya
                                     manusia,  pelayanan  publik,  pertumbuhan  ekonomi  daerah.

                                     Pemerintah  daerah  menetapkan  target  capaian  kinerja  setiap
                                     belanja,  baik  dalam  konteks  daerah,  satuan  kerja  perangkat

                                     daerah,  maupun  program  dan  kegiatan,  yang  bertujuan  untuk

                                     meningkatkan       akuntabilitas    perencanaan       anggaran      dan
                                     memperjelas  efektifitas  dan  efisiensi  penggunaan  anggaran.

                                     Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan
                                     terukur  serta  memiliki  korelasi  langsung  dengan  keluaran  yang

                                     diharapkan dari program dan kegiatan yang dimaksud ditinjau dari
                                     aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.


                                            Sebagaimana  tertuang  pada  nota  kesepakatan  antara
                                     Pemerintah  Kabupaten  Wonogiri  dan  Dewan  Perwakilan  Rakyat

                                     Daerah     Kabupaten      Wonogiri     Nomor      12/KSB/2019       dan

                                     03/KSB/2019 tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan
                                     Belanja  Daerah  Kabupaten  Wonogiri  tanggal  25  Juli  2019  bahwa

                                     kebijakan belanja daerah tahun 2020 adalah sebagai berikut :

                                      1.  Belanja  daerah  diprioritaskan  untuk  mendanai  belanja  yang

                                          bersifat  mengikat  dan  belanja  yang  bersifat  wajib  untuk
                                          terjaminnya  kelangsungan  pemenuhan  pelayanan  dasar

                                          masyarakat,  terutama  untuk  Penyediaan  gaji  dan  tunjangan

                        ________________________________________________________                          35
                       LPPD Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
   36   37   38   39   40   41   42   43   44   45   46