Page 28 - Standarisasi 10 : Pengelolaan Kemananan Operasional LPSE

A. I.ATAR BEI.AI(ANG

Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) adalah layanan pengelolaan

Teknologi lnformasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang / jasa

secara elektronik. Selain memfasilitasi, Pengguna Anggaran (PA) dan Kuasa
Pengguna Anggaran (KPA), UKPBJ / Pokja Pemilihan, Pejabat Pembuat Komitmen

(PPK), Pejabat Pengadaan (PP), dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa

secara elektronik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) juga melayani
registrasi Penyedia barang dan jasa, serta melayani pembuatan Akun Auditor dan

pendampingan dalam menggunakan aplikasi pengadaan barang dan jasa.

Tujuan dilakukannya Pengadaan baranfasa secara elektronik adalah

untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, meningkatkan akses pasar
dan persaingan usaha yang sehat, memperbaiki tingkat efisiensi proses

pengadaan, mendukung proses monitoring dan audit serta memenuhi kebutuhan

akses informasi yang realtime guna mewujudkan cleon ond good government

dalam pengadaan baranf asa pemerintah.
Dasar hukum pembentukan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE)

adalah Pasal 73 Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan baranfasa

pemerintah yang ketentuan teknis operasionalnya diatur oleh Peraturan LKPP

Nomor 14 Tahun 2018 tentang Layanan pengadaan Secara Elektronik. Layanan
Pengadaan Secara Elektronik dalam menyelenggaraka n sistem pelayanan

Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik juga wajib memenuhi persyaratan

sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008

tentang lnformasi dan Transaksi Elektronik serta Standarisasi yang ditentukan

oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah ( LKPP).
Sesuai dengan Permendagri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan

UKPBJ Di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten / Kota,

pengaturan ini menempatkan LPSE Kabupaten Wonogiri menjadi salah satu Sub

Bagian pada Bagian Pengadaan Barang/Jasa yang berperan sebagai UKPBJ di
bawah Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri.

Berdasarkan Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 67 Tahun 2019 tentang

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Wonogiri disebutkan

bahwa Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik
mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan,

pelaksanaan koordinasi, monitoring dan evaluasi, dan pembinaan administrasi

bidang pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang meliputi

€ffi Laporan Pengelotaan lGamanan operasional LPSE Hal 1