Page 5 - 10_EBOOK RENJA 2021

dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program dan

kegiatan antar perangkat daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi
pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah,

penyesuaian pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk
masing-masing perangkat daerah.

1.2. Landasan Hukum
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan;

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

13. Perauran Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tetang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;

14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi

Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah , dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

2 Renja Dinas Perhubungan Kab. Klaten Tahun 2021