Page 17 - Standarisasi 9 : Pengelolaan Keamanan Perangkat LPSE
P. 17

A     TATAR  BETAXANG

                             Layanan Pengadaan Secara  Elektronik  (LPSE)  adalah unit kerja yang dibentuk di

                       seluruh Kementerian / Lembaga / Satuan Kerja Perangkat Daerah / lnstitusi  (K/VD/|)

                       lainnya untuk menyelenggarakan  sistem pelayanan pengadaan baranfasa secara
                       elektronik serta memfasilitasi Unit Layanan Pengadaan  /  Pejabat Pengadaan  dalam

                       melaksanakan  pengadaan baranfasa  secara elektronik.  LPSE Kabupaten Wonogiri

                       sebagai unit kerja pemerintah daerah  yang bertanggung  jawab  terhadap pelaksanaan
                       pelelangan  secara elektronik, diminta  mampu  menunjukkan  kinerja yang optimal atas

                       program  dan kegiatan  yang telah disusun,  yang kemudian  diharapkan  dapat

                       melaksanakan  fasilitasi  layanan pengadaan  barang /  jasa yang terintegrasi secara tepat

                       sasaran,  bersih, transparan, dan akuntabel.

                             Sesuai dengan Permendagri  Nomor 112 Tahun  2018 tentang Pembentukan UKPBJ
                       Di Lingkungan  Pemerintah  Daerah Provinsi dan Kabupaten  /  Kota, pengaturan  ini

                       menempatkan LPSE Kabupaten Wonogiri  menjadi salah satu Sub Bagian  pada Bagian

                       Pengadaan Barang/asa  yang berperan sebagai  UKPBJ di bawah Sekretariat Daerah
                       Kabupaten  Wonogiri.

                             Berdasarkan Peraturan  Bupati Wonogiri Nomor  67 Tahun 2019 tentang Tugas Pokok

                       dan Fungsi Sekretariat  Daerah Kabupaten  Wonogiri disebutkan  bahwa  Sub Bagian

                       Pengelolaan Layanan Pengadaan  Secara Elektronik mempunyai tugas  melakukan

                       penyiapan  bahan perumusan  kebijakan, pelaksanaan koordinasi,  monitoring  dan evaluasi,
                       dan pembinaan  administrasi  bidang pengelolaan layanan pengadaan  secara elektronik

                       yang meliputi pengelolaan  seluruh sistem informasi pengadaan barang/  jasa  dan

                       infrastrukturnya,  pelaksanaan registrasi dan verifikasi penBguna  seluruh  sistem informasi

                       pengadaan  barang/  jasa, pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan  oleh
                       pemangku  kepentingan,  pelayanan informasi  pengadaan barang/  jasa pemerintah kepada

                       masyarakat luas, pengelolaan informasi kontrak,  mengumpulkan  dan

                       mendokumentasikan data barang/  jasa  hasil pengadaan, mengelola  informasi manajemen

                       barang/  jasa hasil pengadaan.

                             Pemanfaatan teknologi informasi  dan komunikasi  menyentuh hampir semua bidang
                       mulai dari ekonomi, pendidikan, kesehatan hingga pertahanan  dan keamanan. Teknologi

                       informasi dan komunikasisebagai  salah satu unsur strategis  dalam mendukung

                       penyelenggaraan  pertahanan  dan keamanan  sudah selayaknya mendapatkan perhatian

                       lebih. Perangkat  telekomunikasi  yang digunakan untuk bertukar informasi  harus dapat
                       dijamin keamanannya  dan tidak ada celah kebocoran  yang  menyebabkan  informasi dapat

                       dicuri atau disadap.



                  lousr        Laporan Keamanan  Perangkat  LpSE                                         Hal2
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22