Page 5 - 11_EBOOK RENJA PERUBAHAN 2021 DISHUB
P. 5

Dokumen Perubahan Renja Bappeda Kabupaten Klaten Tahun 2021 merupakan dokumen
                   pedoman penyusunan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang kemudian menjadi

                   Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan melalui penetapan APBD

                   Perubahan.
                 1.2.   Landasan Hukum
                     1.   Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

                     2.   Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten

                          Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
                     3.   Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

                          Nasional;
                     4.   Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

                          Nasional Tahun 2005-2025;

                     5.   Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah
                          diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

                          Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
                          Daerah;

                     6.   Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
                     7.   Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

                          Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

                     8.   Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
                     9.   Peraturan Pemerintah RI no. 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

                     10.  Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka
                          Menengah Nasional Tahun 2015-2019;

                     11.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan

                          Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
                          Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

                          Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
                          Daerah;

                     12.  Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,

                          Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
                          Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan Rencana

                          Pembangunan Jangka Menengah Derah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
                          Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah ,

                          dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
                     13.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

                          Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

                     14.  Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana
                          Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;



               5 | P e r u b a h a n R e n j a D i n a s P e r h u b u n g a n T A 2 0 2 1
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10