Page 17 - Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kabupaten Wonogiri Tahun 2020
P. 17

LKjIP Kab. Wonogiri Tahun 2020


                                                            Grafik 1.5.
                                                    Jumlah PNS Tahun 2020


                                              JUMLAH PNS MENURUT

                                                       PENDIDIKAN

                                                                           5,708              6000

                                                                                              5000
                                                                                              4000

                                                                                              3000

                                                                                              2000
                                             1,388
                                                               1,140
                                                                                  898
                                                                                              1000
                                   9     99         23    157         60                3
                                                                                              0
                                   SD   SLTP  SLTA  D-I   D-II  D-III  DIV  S-1   S-2   S-3


                           Dari  data  di  atas,  menunjukkan  bahwa  dari  segi  jenjang  pendidikan,

                           Pemerintah Kabupaten Wonogiri memiliki SDM yang baik.


                  B.  Permasalahan Pembangunan

                             Permasalahan  pembangunan  di  Kabupaten  Wonogiri  pada  dasarnya
                      merupakan  akumulasi  dari  berbagai  permasalahan  dalam  penyelenggaraan

                      urusan  pemerintahan  daerah  sebagaimana  tercantum  dalam  Undang-undang

                      Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, baik Urusan Pemerintahan
                      Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan Wajib

                      yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar maupun Urusan Pilihan (berbasis

                      keunggulan daerah/corecompetence). Permasalahan tersebut antara lain :
                      a.  Masih  banyaknya  infrastruktur  jalan  dan  jembatan  sebagai  penggerak  roda

                          ekonomi dan pembangunan yang rusak.
                      b.  Keterbatasan pelayanan kesehatan terutama di daerah perdesaan dan wilayah

                          perbatasan.
                      c.  Kurangnya pemerataan dan perluasan pendidikan tanpa membedakan  jenis

                          kelamin, status sosial, agama, maupun letak lokasi geografis.

                      d.  Kurang  memadainya  sarana  dan  prasarana  pasar  tradisional  sebagai
                          penampung  aktivitas  ekonomi  masyarakat  dan  penghasil  pendapatan  asli

                          daerah.
                      e.  Masih banyaknya sarana dan prasarana irigasi pertanian yang rusak.



                                                                                                        11 |
   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22