Page 13 - EBOOK RENSTRA 2021-2026
P. 13

BAB  I
                                                     PENDAHULUAN



               I.1  Latar Belakang

                        Tujuan  pembangunan  nasional  yang  dinyatakan  dalam  Pembukaan  Undang-undang

                  Dasar 1945 diwujudkan melalui proses demokratisasi, untuk memperkuat posisi negara yang

                  selalu  hadir  ditengah−tengah  masyarakat,  berdaulat  bersama  rakyat  dengan  mengutamakan
                  persatuan dan kesatuan bangsa, berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.

                        Keberhasilan  pelaksanaan  pembangunan  nasional  menuntut  adanya  pengelolaan  atau
                   manajemen  pemerintahan  yang  baik.  Manajemen  pemerintahan  yang  baik  bermuara  pada

                   terwujudnya good governance yang akan berdampak pada pengambilan kebijakan-kebijakan
                   pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, pelayanan

                   masyarakat dan daya saing.

                        Sesuai dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan
                   Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Klaten. Sedangkan rincian tugas pokok dan

                   fungsinya diatur dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kedudukan
                   Susunan Organisasi Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten.

                   Kedudukan  OPD  Dinas  Perhubungan,  untuk  selanjutnya  disingkat  “DISHUB”  Kabupaten
                   Klaten,  mempunyai  tugas  pokok  melaksanakan  sebagaian  urusan  Pemerintahan  Daerah

                   dibidang  Perhubungan  berdasarkan  asas  otonomi  dan  pembantuan.  Dinas  Perhubungan

                   merupakan  bagian  Pemerintah  Daerah  yang  di  pimpin  oleh  seorang  Kepala  Dinas  dan
                   bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

                        Selanjutnya  dalam  melaksanakan  tugas  pokok  Dinas  Perhubungan  Kabupaten  Klaten

                  mempunyai fungsi antara lain adalah merumuskan kebijakan teknis di bidang perhubungan,
                  melaksanakan tugas teknis operasional bidang perhubungan yang meliputi Teknis Lalu Lintas

                  dan Parkir, Teknis Angkutan dan Terminal, Teknis Sarana dan Teknis Operasional berdasarkan
                  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku.  Berdasarkan  Tupoksi  di  atas  perlu  disusun

                  dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan untuk 5 (lima) tahun ke depan
                  dengan memperhatikan faktor internal dan eksternal.

                        RENSTRA  merupakan  dokumen  perencanaan  yang  sangat  penting  sebagai  pedoman

                  dalam perencanaan kinerja dan penyusunan anggaran yang berorientasi pada hasil yang ingin
                  dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhitungkan potensi, peluang

                  dan kendala yang ada. Renstra Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berpedoman pada Rencana
                  Pembangunan  Jangka  Menengah  Daerah  (RPJMD)  Kabupaten  Klaten  Tahun  2021-2026.

                  Renstra ini akan menjadi pedoman untuk penyusunan Rencana Kerja OPD yang disusun setiap
                  tahun.




                                                                                                    Renstra  Dinas Perhubungan Tahun 2021 - 2026          - 1 -
   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18