Page 10 - Desain 6-dikonversi

pengakuan sebagai negara berdaulat atau merdeka secara penuh, apabila negara itu mampu
memenuhi 4 syarat berikut ini, yaitu :
1. Memiliki wilayah
2. Memiliki rakyat (artinya semua rakyat mendukung)
3. Berdaulat dan memiliki lembaga-lembaga negara (yudikatif, legislatif, eksekutif, dan
lain-lain)
4. Mendapatkan pengakuan dari negara lain baik secara de facto (nyata) maupun de jure
(hukum).
Tata hubungan internasional menghendaki status negara merdeka sebagai syarat yang
harus dipenuhi. Pengakuan dan negara lain merupakan modal bagi suatu negara untuk diakui
sebagai negara yang merdeka. Pengakuan negara terhadap negara lain dapat dibedakan
menjadi dua, yaitu pengakuan secara de facto dan de Jure.
Pengakuan secara de facto adalah suatu bentuk pengakuan suatu negara terhadap
negara lain yang menyatakan bahwa negara tersebut sudah memenuhi syarat syarat
terbentuknya Negara seperti adanya wilayah, adanya rakyat dan adanya pemerintahan yang
berdaulat. Suatu negara memberi pengakuan de facto apabila mengakui kemerdekaan atau
lahirnya suatu negara baru. Negara itu memberi pengakuan de facto karena masih
menyangsikan, apakah negara baru itu mampu menjalankan kedaulatan di dalam negeri dan
mampu menjalin hubungan luar negeri.
Pada umumnya pengakuan de facto diberikan kepada pihak yang diakui, hanya
berdasarkan pada fakta atau kenyataan saja bahwa pihak yang diakui itu telah ada.
Pengakuan de facto diberikan dengan penilaian bahwa negara atau pemerintah baru itu secara
faktual telah memenuhi syarat sebagai negara atau pemerintah. Pengakuan de facto
merupakan pengakuan faktual, sehingga sering diberikan meski negara atau pemerintah baru
itu belum stabil.
Pengakuan secara de jure adalah bentuk pengakuan yang dinyatakan secara resmi oleh
Negara lain dengan berdasarkan pada kaidah kaidah yang diatur dalam hukum internasional
terkait keberadaan suatu Negara baru. Pengakuan de jure diberikan ketika suatu negara
menerima penuh lahirnya suatu negara baru. Negara itu tidak menyangsikan lagi eksistensi dan
kemampuan negara baru memerintah ke dalam dan ke luar berhubungan dengan negara lain.
Pengakuan de jure adalah bentuk yang tertinggi yang diberikan dengan perhitungan bahwa
negara atau pemerintah baru itu secara formal telah memenuhi persyaratan yang ditentukan
hukum internasional untuk ikut serta secara efektif dalam masyarakat internasional.
Pengakuan de jure tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan hilangnya syarat negara atau
pemerintah itu, sehingga dalam hal ini pengakuan itu hilang dengan sendirinya bersama
hilangnya negara atau pemerintah baru. Dengan diberikannya pengakuan de jure maka pihak
yang bersangkutan telah diterima eksistensinya di dalam hubungan dan pergaulan
internasional.
suatu negara tanpa pengakuan bukanlah berarti negara itu tidak dapat mempertahankan
kelangsungan hidupnya, melainkan peranan pengakuan negara lain mengakibatkan negara
yang diakui dapat menggunakan atribut negara yang bersangkutan.
Pengakuan negara yang satu terhadap negara yang lain adalah untuk memungkinkan
hubungan antara negara-negara itu (hubungan diplomatik, hubungan perdagangan, hubungan
kebudayaan, dan lain-lain).
Pengakuan bukanlah faktor yang menentukan mengenai ada tidaknya negara,
pengakuan ini hanyalah menerangkan, bahwa negara yang telah ada itu diakui oleh negara
yang mengakui itu. Pengakuan bukanlah turut mendirikan negara itu, tetapi hanyalah
menerangkan saja. Pengakuan itu tidaklah bersifat konstitutif, melainkan bersifat deklaratif.
Jika suatu masyarakat politik telah memiliki ketiga unsur pokok tentang negara (penghuni,
wilayah, pemerintah yang berdaulat), maka dengan sendirinya ia telah merupakan negara.

5