Page 72 - F:\dokumen c\semester 6\Seminar dan Proposal\Fix Skripsweet unch\E-Book ni bos\

Protokol Kyoto telah ditandatangani dan diratifikasi oleh 187 negara termasuk

indonesia pada tanggal 23 Juni 2004 dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun
2004. Protokol Kyoto menawarkan tiga mekanisme fleksibel untuk membantu
negara industri dalam menekan laju emisi karbon. Berikut tiga mekanisme

tersebut.

Implementasi bersama (join implementation)

Mekanisme penurunan emisi melalui proyek bersama sesama negara Annex
I dengan cara mengalihkan pengurangan emisi

Perdagangan karbon internasional (international carbon trading)

Teknik penuruna emisi dengan cara penjualan emisi ke sesama negara
industri. Penjualan ini memiliki aturan bahwa, emisi gas rumah kaca yang
dijual dibatasi. Hal ini bertujuan agar pembeli emisi tetap memenuhi

targetnya.

Mekanisme pembangunan bersih (clean development mechanism)

Mekanisme ini menjadi satu-satunya mekanisme yang melibatkan langsung
negara berkembang dalam penurunan emisi gas global. CDM ini melalui

mekanisme karja sama antara negara berkembang dan negara maju melalui
pembelian CER (Certified Emission Reduction) atau reduksi emisi GRK
tersertifikasi dan investasi berbasis lingkungan bersoh untuk pembangunan
berkelanjutan di negara berkembang.

7. Asia Pacific Partnership on Clean Development and
Climate (APPCDC)

APPCDC merupakan kerja sama internasional yang bersifat sukarela antara
Kanada, India, Australia, Jepang, Republik Rakyat Tiongkok, dan Korea Selatan
yang terbentuk pada tanggal 28 Juli 2005. Menteri Luar Negeri Lingkungan
Hidup dan Energi dari negara tersebut sepakat untuk bekerja sama dalam

pengembangan dan transfer teknologi yang berguna dalam mengurangi emisi
gas rumah kaca yang berkesesuaian dengan UNFCCC dan perangkat
internasional lainnya.

63