Page 64 - Modul Bioetika Departemen Biologi

V. ETIKA LINGKUNGAN

Tata nilai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran dan
perusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang
anthropocentric. Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas
kepentingan makhluk lainnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada
di alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan
dan kepentingan manusia semata. Hukum seharusnya berperan dalam
pemecahan masalah lingkungan dan sekaligus berfungsi sebagai
landasan yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara (pemerintah)
dalam mengelola lingkungan hidup. Jika kebijakan lingkungan kemudian
dirumuskan dalam rangakaian norma yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan tentang lingkungan, dalam arti sempit, hal itu
dapat disebut sebagai kebijakan hukum lingkungan, atau sering disebut
sebagai politik perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.

Pengertian hukum lingkungan termuat dalam ketentuan Pasal 1
ayat (1) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan
Hidup yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian
istilah lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan
(lingkungan hidup) adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya,
keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang
memengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia
serta makhluk hidup lainnya.

55