Page 100 - Modul Elektronik Bioetika
P. 100
V. ETIKA LINGKUNGAN
Tata nilai yang menyebabkan meningkatnya pencemaran dan
perusakan lingkungan adalah masih dianutnya etika lingkungan yang
anthropocentric. Etika ini menempatkan kepentingan manusia di atas
kepentingan makhluk lainnya. Oleh karena itu, segala sesuatu yang ada di
alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi kebutuhan dan
kepentingan manusia semata. Hukum seharusnya berperan dalam
pemecahan masalah lingkungan dan sekaligus berfungsi sebagai
landasan yuridis bagi pelaksanaan kebijakan negara (pemerintah) dalam
mengelola lingkungan hidup. Jika kebijakan lingkungan kemudian
dirumuskan dalam rangakaian norma yang tertuang dalam peraturan
perundang-undangan tentang lingkungan, dalam arti sempit, hal itu dapat
disebut sebagai kebijakan hukum lingkungan, atau sering disebut sebagai
politik perundang-undangan di bidang lingkungan hidup.
Pengertian hukum lingkungan termuat dalam ketentuan Pasal 1 ayat
(1) Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan Pokok-Pokok Lingkungan Hidup
yang telah diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997
tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup, sama dengan pengertian istilah
lingkungan itu sendiri. Dalam ketentuan Pasal 1 dari Undang-Undang Nomor
23 Tahun 1997 dinyatakan bahwa hukum lingkungan (lingkungan hidup)
adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan
makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang memengaruhi
kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk
hidup lainnya.
91
