Page 12 - LAKIP2021

LAPORAN KINERJA AKUNTABILITAS INSTASI PEMERINTAH (LAKIP) 2021
RUMAH TAHANANAN NEGARA KELAS I DEPOK

D. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara ;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan

Kinerja Instansi Pemerintah ;

4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
28 Tahun 2014 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Wilayah

Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan

Kinerja Dan Tatacara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Menteri Hukum dan HAM Nomor : M.HH-05.PR.03.01 Tahun 2012

Tentang Pedoman Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Kementerian Hukum dan HAM;

8. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor
33 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementrian Hukum Dan Hak Asasi

Manusia Tahun 2020-2024.

E. Permasalahan dan Capaian Kinerja Organisasi

Tabel 2
Permasalahan dan Capaian Kinerja Organisasi

Sub Organisasi Permasalahan Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021
Seksi 1 Belum terbitnya SK 1 Terbitnya SK 1 Mendapatkan hibah
Pengelolaan PSP BMN dari Kenaikan Pangkat uang langsung dari
Sekretariat Jenderal sebanyak 6 orang. Pemerintah Kota
Kementerian Hukum Depok untuk
dan HAM RI. 2 Terbitnya Piagam Pengadaan Sarana
Satyalencana Karya dan Prasarana.
3 Kurangnya tanggung Satya sebanyak 4
jawab (pemeliharaan) orang. 2 Pengesahan Hibah
antara penanggung SP2HL dan SP4HL
jawab ruangan 3 Pelaksanaan sudah diajukan per 28
terhadap BMN yang Program PERMEN Desember 2021.
ada diruangannya. (Pemberian Terealisasi pada 29
Suplemen) kepada Desember 2021.
4

7