Page 23 - Perencanaan_KSPN
P. 23

08    FGD                                    DJSDA
          Focus Group Discussion
                                            14   Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
          Diskusi  yang  dilakukan  secara  sistematis
          dan  terarah  dari  suatu  grup  untuk  Merupakan  Direktorat  Jenderal  di  bawah
          membahas  suatu  masalah  tertentu  dalam  Kementerian   PUPR   yang   mempunyai
          hal   ini   perencanaan,   dalam   suasana  tugas  menyelenggarakan  perumusan  dan
          informal   serta   dilaksanakan   dengan  pelaksanaan   kebijakan   di   bidang
          panduan seorang moderator.             pengelolaan   sumber   daya   air   sesuai
                                                 dengan  ketentuan  peraturan  perudang-
    09    RC                                     undangan.
          Readiness Criteria                     KLHK
          Ukuran  /  persyaratan  yang  menjadi  dasar  15  Kementerian Lingkungan Hidup dan
          penilaian  terhadap  kesiapan  teknis  dan  Kehutanan
          administratif  yang  ditentukan  sebelum  Merupakan Kementerian yang mempunyai
          pelaksanaan kegiatan
                                                 tugas   membantu   Presiden   dalam
          SI-SPKP                                menyelenggarakan  urusan  pemerintahan
    10    Sistem Informasi Strategi              di   bidang   lingkungan   hidup   dan
                                                 kehutanan  untuk  membantu  Presiden
          Pengembangan Kawasan                   dalam  menyelenggarakan  pemerintahan
                                                 negara.
          Permukiman
          Merupakan   sistem   informasi   rencana  Kemenhub
          Pengembangan   Kawasan   Permukiman
          berbasis  web  dan  merupakan  situs  resmi  16  Kementerian Perhubungan
          yang    dikelola   oleh   Direktorat
          Pengembangan  Kawasan  Permukiman,     Merupakan Kementerian yang mempunyai
          Direktorat   Jenderal   Cipta   Karya,  tugas   Membantu   Presiden   dalam
          Kementerian   Pekerjaan   Umum   dan   menyelenggarakan   sebagian   tugas
          Perumahan Rakyat.                      pemerintahan di bidang perhubungan.
     11   Dit. AM                                Kementerian ATR/BPN
          Direktorat Air Minum
                                           17    Kementerian Agraria dan Tata
          Direktorat yang berada di bawah naungan  Ruang/Badan Pertanahan Nasional.
          Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  yang  Merupakan Kementerian yang mempunyai
          memiliki   tugas   pokok   di   bidang  tugas   menyelenggarakan   urusan
          Pengembangan  sistem  penyediaan  air  pemerintahan     di       bidang
          minum.                                 agraria/pertanahan  dan  tata  ruang  untuk
          Dit. Sanitasi                          membantu      Presiden    dalam
                                                 menyelenggarakan pemerintahan negara.
     12
          Direktorat Sanitasi                    Kemendikbud Ristek
          Direktorat yang berada di bawah naungan 18  Kementerian Pendidikan,
                                                 Kebudayaan, Riset dan Teknologi
          Direktorat  Jenderal  Cipta  Karya  yang
          memiliki   tugas   pokok   di   bidang  Merupakan Kementerian yang mempunyai
          Pengembangan  sistem  pengelolaan  air  tugas   menyelenggarakan   urusan
          limbah                                 pemerintahan   di   bidang   pendidikan
                                                 kebudayaan,  dalam  hal  cagar  budaya
          DJBM                                   sebagai Regulator KDCB
    13                                           DED
          Direktorat Jenderal Bina Marga   19
                                                 Detail Engineering Design
          Merupakan  Direktorat  Jenderal  di  bawah
          Kementerian PUPRyang mempunyai tugas   Merupakan  dokumen  perencanaan  yang
          menyelenggarakan   perumusan   dan     lebih  rinci  dan  lengkap  dalam  bentuk
          pelaksanaan   kebijakan   di   bidang  gambar-gambar   design   beserta
          penyelenggaraan  jalan  sesuai  dengan  spesifikasinya  yang  siap  dilaksanakan  di
          ketentuan   peraturan   perundang-     lapangan.
          undangan.

                                                                                  23
   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28