Page 8 - Buku Saku Digital Pengelolaan Keuangan Desa tahun 2023
        P. 8
     7
                                                       KEWENANGAN DESA
            Berbicara kewenangan berarti bicara tentang lingkup dan wilayah kuasa. Maknanya bisa
            berarti hak dan kewajiban. Menyitir Sutoro Eko dalam buku “Kedudukan dan Kewenangan
            Desa” (2014), “Kewenangan merupakan kekuasaan dan hak seseorang atau lembaga
            untuk melakukan sesuatu, atau mengambil keputusan untuk mencapai tujuan tertentu.”
            Nah, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), menegaskan jenis-jenis
            kewenangan desa. Dalam UU Desa, jenis-jenis kewenangan desa meliputi kewenangan di
            bidang            penyelenggaraan                       pemerintahan                  desa,          pembangunan                     desa,          pembinaan
            kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa
            masyarakat, hak asal-usul, serta adat istiadat desa (pasal 18 UU Desa). Kemudian, jenis-jenis
            kewenangan desa (pasal 19 UU Desa) meliputi:
            1. Kewenangan Asal-usul;
            2. Kewenangan lokal berskala desa;
            3. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
                 Pemerintah Daerah Kabupaten/kota; dan
            4. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau
                 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
                 undangan.
     	
