Page 26 - Buletin Edisi 7 Bulan Mei 2023
P. 26
"Forum ini sebagai jembatan untuk Ditjen Imigrasi, lanjut Ambeg, termasuk instansi
mensosialisasikan analisis kebijakan kepada yang menggunakan data pribadi dalam
masyarakat. Namun, tidak hanya menjadi memberikan pelayanan kepada masyarakat.
informasi saja, tetapi juga kami berharap ada Untuk itu, pihaknya melaksanaan analisis dan
feedback dari masyarakat," tegasnya. penelitian terhadap implementasi pelindungan
data pribadi pada layanan keimigrasian yang
berjalan saat ini.
"Hasilnya menjadi saran dan masukan bagi
Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai bagian dari
pelaksanaan Undang Undang Pelindungan Data
Pribadi," harapnya.
Dalam Undang-Undang Pelindungan Data
Pribadi, lanjut Ambeg, juga diatur terkait hak-
hak subjek data pribadi. Salah satunya untuk
menggugat dan menerima ganti rugi atas
pelanggaran pemrosesan data pribadi tentang
Sementara itu, Kepala BSK Y Ambeg Paramarta dirinya.
mengatakan bahwa mengatakan bahwa Lebih lanjut terkait pengelolaan data pribadi
perlindungan data pribadi merupakan bagian Layanan keimigrasian akan dijelaskan secara
dari Pelindungan terhadap Hak Asasi Manusia. komprehensif oleh narasumber dari Badan
Sebagaimana telah diatur dalam Konvenan Hak Strategi Kebijakan Hukum dan HAM yaitu
Sipil dan Politik, serta Undang Undang Hak Ardyan Gilang Ramadhan, S.Sos. Dan didukung
Asasi Manusia. analisa dari narasumber lain seperti Agato P. P.
Simamora selaku Direktur Sistem dan Teknologi
Informasi Keimigrasian Direktorat Jenderal
Imigrasi. Serta Ibu Masitoh Indriani, SH., LL.M.,
Dosen Fakultas Hukum Universitas Airlangga.
Kegiatan Daring ini diikuti oleh Akademisi, ASN
Kemenkumham, Mahasiswa, Taruna/i Politekim
dan stakeholder terkait lainnya mencakup
seluruh Indonesia. Jumlahnya mencapai 1.000
peserta pada kegiatan yang juga ditayangkan
Live Streaming di Chanel YouTube Kanwil
Kementerian Hukum dan HAM Jawa Timur.
(Humas Kemenkumham Jatim)
"Pada tahun 2022, terdapat banyak berita
mengenai kebocoran data pribadi baik pada
lembaga negara maupun pada sektor swasta.
Hal ini menjadi atensi khususnya bagi pengelola
data pribadi Pelayanan Publik di sektor
pemerintahan," terangnya.
21
