Page 27 - es debu
P. 27

C. Jangka
                           Panjang

                        1. Pengembangan  1. Pengembangan                    2022      1. Terwujudnya
                           Sistem               sistem      pendukung                   kemudahan

                           pendukung            pelaksanaan                             Penyelenggaraan

                           pelaksanaan          pelayanan     perizinan                 Perizinan  Berusaha
                           Pelayanan            berusaha  terintegrasi                  di            Daerah

                           Perizinan            ES DEBU dan Paten                       terintegras       dan

                           Berusaha              sebagai Outlet MPP                     meningkatknya  Iklim
                           Terintegrasi                                                 Investasi    kegiatan

                           Melalui       ES                                             berusaha
                           DEBU         dan

                           Paten sebagai
                            Outlet MPP



                            2.  Tahapan Perubahan Rencana Strategis
                               1)  Mandat Kebijakan

                                   1.  Undang-undang  Nomor  25  Tahun  2009  tentang  Pelayanan
                                       Publik

                                   2.  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  Tentang  Pemerintah

                                       Daerah
                                   3.  Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

                                   4.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2018
                                       Tentang Perizinan Berusaha terintegrasi secara On line

                                   5.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021

                                       tentang Perizinan berusaha berbasis resiko
                                   6.  Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021

                                       tentang Penyelenggaraan Perizinan berusaha di Daerah
                                   7.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  81  Tahun  2010

                                       tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
                                   8.  Peraturan  Presiden  Republik  Indonesia  Nomor  97  Tahun  2014

                                       tentang Pelayanan Terpadu satu Pintu





                                                                                                          19
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32