Page 186 - KM PPKN-BS-KLS-VIII_Neat

konstitusi : Undang-Undang Dasar/Hukum Dasar suatu negara
konstitusional : sesuai atau menurut undang-undang
konvensi : hukum yang tumbuh dalam praktik ketatanegaraan
negara untuk melengkapi, menyempurnakan, meng-
hidupkan (mendinamisasi) kaidah-kaidah hukum
perundang-undangan atau hukum adat ketata-
negaraan
kuliner : ragam masakan dan makanan khas daerah
legislatif : lembaga negara penyusun undang-undang

leuit : lumbung padi
lingkungan hidup : kesatuan ruang dengan semua benda dan makhluk
hidup yang mempengaruhi alam
peraturan : tatanan (petunjuk, kaidah, ketentuan) yang dibuat
untuk mengatur

persatuan bangsa : semangat persaudaraan diatas keberagaman bangsa
Rukun Tetangga (RT) : pembagian wilayah di Indonesia di bawah Rukun
Warga
sambatan : penyebutan lain dari gotong royong di Daerah D. I.
Yogyakarta
UNESCO : organisasi internasional di bawah PPB yang mem-
bidangi pendidikan, sains, serta kebudayaan
undang-undang : aturan tertulis yang dibuat oleh badan legislatif
seperti parlemen atau dewan perwakilan rakyat, yang
memiliki kekuatan hukum untuk mengatur perilaku
dan kegiatan di dalam sebuah negara

wawasan Nusantara : cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai
diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan
persatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam
penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, ber-
bangsa, dan bernegara
weltanschauung : sekumpulan nilai-nilai luhur yang menjadi orientasi
atau panduan untuk memahami dan menjalani
kehidupan.

166