Page 63 - E-Modul Terbaru

62

B. memberikan kontribusi bagi pendapatan negara
C. dapat menjadi pionir aktivitas atau kegiatan usaha
D. dapat berperan aktif dalam memberi penyuluhan, bimbingan, maupun bantuan kepada
pengusaha golongan ekonomi lemah, masyarakat, maupun koperasi
E. dapat memberi manfaat sebagai penyedia barang atau jasa bermutu tinggi dan
mencukupi kebutuhan masyarakat

4. Ciri-ciri BUMN sebagai berikut:
1) Melayani kepentingan umum
2) Karyawan berstatus sebagai pegawai perusahaan negara
3) Dipimpin oleh dewan direksi
4) Berbentuk PT
5) Bertujuan mencari laba

Ciri-ciri perum ditunjukkan pada nomor . . . .

A. 1), 2), dan 3) D. 2), 4), dan 6)
B. 1), 3), dan 4) E. 3), 4), dan 5)
C. 2), 3), dan 4)

5. Dibandingkan dengan bentuk usaha lain, badan usaha perseorangan lebih diminati oleh
masyarakat. Badan usaha perseorangan tidak berbeda jauh dengan badan usaha lain,
tetapi usaha perseorangan memiliki ciri-ciri tersendiri. Ciri-ciri usaha perseorangan
adalah . . . .
A. keuntungan dimiliki sendirl
B. pemilik badan usaha dua orang
C. berbentuk PT atau CV
D. terdiri dari sekutu aktif dan sekutu komanditer
E. jika rugi akan tanggung jawab sebatas modal

6. Salah satu maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah memberikan sumbangan bagi
perkembangan perekonomian nasional dan penerimaan negara. Pernyataan yang
menunjukkan maksud dan tujuan pendirian BUMN tersebut adalah . . . .
A. menyediakan bahan bakar yâng bermutu tinggi yang dijual melalui Pertamina
B. peningkatan kapasitas tenaga kerja melalui BLK yang sesuai kebutuhan tenaga kerja
pada BUMN
C. BUMN memberikan bantuan prasarana untuk UMKM
D. untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil BUMN bersama UMKM bekerja sama
melalui program kemitraan dan bina lingkungan
E. BUMN dapat menyerap tenaga kerja sehingga dapat mengurangi pengangguran

7. Ciri-ciri BUMN dan BUMD sebagai berikut:
1) Segala hak, kewajiban, dan tanggung jawab berada di tangan negara.
2) Seluruh atau sebagian besar modalnya milik negara.
3) Karyawan berstatus sebagai pegawai pemerintah daerah.
4) Didirikan oleh pemerintah daerah.
5) Pengangkatan dan pemberhentian direksi atas persetujuan DPRD.