Page 167 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

prabumian (bali), atau sebagai tanah terlarang buat orang lain-tatabuan
(Bolang Mongodow). Selanjutnya terdapat istilah-istilah seperti torluk
(Angkola), limpo(Sulawesi selatan), nuru (Buru), payar (Bali), paer (Lombok),
Ulayat (Minangkabau).

Berkaitan dengan hak masyarakat adat atas wilayah tertentu atau yang
biasa di sebut sebagai hak ulayat, maka pembicaraan itu merujuk pada
satuan geografis. Sedangkan jika berbicara tentang hak, maka yang tercakup
wewenang-wewenang atau otoritas yang didasarkan pada kemauan untuk
melakukan atau tidak melakukan sesuatu di atas wilayah ulayat. Dengan
180
demikian hak ulayat merujuk kepada suatu hubungan antara masyarakat adat
dengan wilayah tertentu. Hubungan antara masyarakat hukum adat dengan
tanah ulayatnya melahirkan hak ulayat, dan hubungan antara perorangan atas
tanah. Mengenai hubungan tersebut, Ter Haar menyatakan :
182
181
“hubungan hidup antar umat manusia yang teratur susunannya dan
bertalian satu sama lain di satu pihak dan tanah di lain pihak yaitu tanah
di mana mereka berdiam, tanah yang memberikan makan mereka, tanah
di mana mereka dimakamkan dan yang menjadi tempat kediaman
orang-orang halus pelindungnya beserta arwah leluhurnya tanah dimana
meresap daya-daya hidup, termasuk hidupnya umat itu dan karenanya
tergantung dari padanya, maka pertalian demikian itu yang dirasakan
dan berakar dalam alam pikirannya “serba berpasangan” (participerend
denken) itu dengan seharusnya dianggap sebagai pertalian hukum
(rechtssbetrekking) umat manusia terhadap tanah.”

Hubungan yang terjalin antara masyarakat hukum adat dengan tanah
sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan sebagai persekutuan
hukum. Persekutuan-persekutuan hukum (rectsgemeenschappen) yaitu “gerom-
bolan yang teratur bersifat tetap dengan mempunyai kekuasaan sendiri, pula
kekayaan sendiri berupa benda yang kelihatan hak dan tidak kelihatan”.
183

180 Ronald .Z. Titahelu, Asas-Asas Penguasaan Tanah Ulayat Dalam Sistem Hukum
Nasional, Disampaikan Dalam Kerangka Mempersiapkan Naskah Akademik Peraturan
Daerah Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara,Juni 2008
181 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang
Pokok Agraria, Isi, Dan pelaksanaanya, Djembatan, 2003, hal.234
182 Ter Haar Bzn-K. Ng.Soebakti Poespono, op cit,hal 49
183 Ibid., hal 89

150