Page 179 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat

ulayat atau pertuanan itu ada yang telah berubah karena ada bagian tanah-
tanah pertuanan yang telah dikeluarkan dari wilayah pertuanan disebabkan
oleh berbagai hal yang berkaitan dengan pembangunan dan kebutuhan
ekonomi masyarakat.

Asal mula penguasaan suatu pertuanan, menurut sejarah masyarakat
setempat, adalah beragam dalam prosesnya di berbagai tempat atau pulau yang
berbeda, meskipun ada satu pola umum yang sama. Kedatangan orang-orang
pertama di suatu tempat tertentu, biasanya yang mengawali penguasaan atas
suatu wilayah pertuanan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, orang-
orang pertama ini melakukan pembukaan suatu lahan untuk rumah dan
kebun, kemudian dilanjutkan dengan pembukaan hutan sekitarnya untuk
perladangan daur ulang (shifting cultivation), berburu, dan meramu hasil hutan.
Kemudian mereka meletakkan suatu tanda tertentu (biasanya tanda-tanda
alam) pada titik-titik terjauh yang dapat mereka capai dari pusat pemukiman.
Dengan menarik garis lurus dari yang menghubungkan semua titik tersebut,
maka suatu garis batas lengkap suatu pertuanan negeri sudah tercipta.
Di Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara Barat, Maluku Tenggara, dan
Maluku Tengah dan Kota Ambon, pada umumnya penguasaan atas tanah
adat hanya ada pada Negeri/Ohoi/Letha/Lekhe, Soa, dan Mata Rumah.
Sementara itu tidak jauh berbeda dengan di kabupaten lainnya, penguasaan
tanah adat di Maluku Tengah khususnya di Pulau Ambon dan Lease umumnya
mengenal bentuk hak atas tanah, yakni;

a. Tanah Dati, yaitu tanah milik klen (fam) atau milik mata rumah yang
terlepas dari sesuatu yang ada di atas tanah tersebut. Dalam sistem Dati
suatu kerabat atau klen (fam) mata rumah maupun persekutuan dapat
menikmati tanah-tanah yang berada di bawah kekuasaan hak pertuanan
suatu negeri. Jadi hak menikmati tanah-tanah dati tidak di berikan
kepada orang seorang atau pribadi, tetapi kepada kelompok orang yang
bernaung di bawah suatu kerabat fam atau mata rumah atau cabang
kerabat ataupun suatu persekutuan.
b. Tanah perusah adalah tanah yang dibuka atau diperusah sendiri-sendiri
atau bersama-sama oleh anak negeri di atas tanah pertuanan, biasanya
tanah yang masih ewang.

162