Page 30 - Perlindungan Hak Atas Tanah Masyarakat Hukum Adat
P. 30

kehakiman yang bebas yang tidak hanya menangani sengketa antara
                individu rakyat tetapi juga antara penguasa dan rakyat, dan pemerintah
                yang mendasarkan tindakannya atas undang-undang (wetmatig bestuur);

            3)  diakui dan dilindunginya hak-hak kebebasan rakyat (vrijheidsrechten van
                de burger).

                Ciri-ciri di atas menunjukkan dengan jelas bahwa ide sentral dari pada
            rechtsstaat adalah (1) pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi
            manusia yang bertumpu atas prinsip kebebasan dan persamaan; (2) Adanya
            pembagian kekuasaan untuk menghindarkan penumpukan kekuasaan
            dalam satu tangan yang sangat cendrung kepada penyalahgunaan kekuasaan;
            (3) Kecenderungan akan kodifikasi. Dan yang menjadi ciri-ciri pokok dari
            socialerectsstaat adalah: (1) elementair rechts, economiche mogelijkeheden, sociale
            spreading. 6
                A.V. Dicey  mengetengahkan 3 (tiga) arti dari the rule of law yaitu:
                          7
            a.   supremasi absolut atau predominasi dari regular law untuk menentang
                pengaruh dari arbitrary power dan meniadakan kesewenang-wenangan,
                prerogarif discretionary authority yang luas dari pemerintah;

            b.   bersamaan di hadapan hukum atau penundukan yang sama dari semua
                golongan kepada ordinary law of the land yang dilaksanakan oleh ordinary
                court;
            c.   konstitusi adalah hasil dari the ordinary law of the land, bahwa hukum
                konstitusi bukanlah sumber tetapi merupakan konsekuensi dari hak-hak
                individu yang dirumuskan dan ditegaskan oleh peradilan.

                The rule of law dalam pengertian ini pada intinya adalah common law
            sebagai dasar perlindungan bagi kebebasan individu terhadap kesewenang-
            wenangan oleh penguasa atau dengan kata lain dapat dikatakan bahwa
            para pejabat negara tidak bebas dari kewajiban untuk menaati hukum yang
            mengatur warga negara biasa atau dari yuridiksi peradilan biasa dan menolak
            kehadiran peradilan administrasi.


                6   Ibid, h. 73
                7   A.V. Dicey, An Introdiction to the Study of Law of the Constitution, sebagaimana
            dikutip Philipus Hadjon III, Ibid, h. 75


                                            13
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35