Page 102 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

dalam pemerintahan. Dengan demikian, demokrasi di Indonesia tidak hanya bertumpu

pada proses politik, tetapi juga pada integritas moral dan etika yang berlandaskan pada
Ketuhanan, menjadikannya sebagai teodemokrasi yang khas.

E. Demokrasi di Indonesia

Demokrasi Pancasila adalah suatu sistem pemerintahan yang berpedoman pada
politik melalui proses permusyawaratan dan perwakilan yang berlandaskan ketuhanan

dan kemanusiaan, serta berkeadilan dan beradab. Penerapan demokrasi Pancasila

dalam kehidupan sehari-hari dapat dilakukan sebagai upaya untuk mencegah
perpecahan yang dapat merugikan negara.

Tantangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia hadir sebagai pembelajaran yang
mendewasakan bagi perjalanan politik Indonesia. Konsekuensi logis Pancasila sebagai

dasar negara adalah pelaksanaan demokrasi di Indonesia tidak terlepas dari Pancasila

sebagai ideologi negara. Saputri (dalam Hidayah et al., 2022) Di sisi lain, perubahan
terus terjadi dalam berbagai aspek kehidupan manusia di dunia. Revolusi era kini

merubah kehidupan terutama yang berhubungan dengan masyarakat. Naikoo et al.

(dalam Hidayah et al., 2022 ).
Indonesia emokrasi dengan dasar negara Pancasila tidak lepas dari “drama”

tantangan pelaksanaan demokrasi era kini. pelaksanaan demokrasi di berbagai negara
dapat di pengaruhi oleh berbagai fundamen yang menjadi penyangga pelaksanaan

demokrasi negara tersebut.yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam

permusyawaratan perwakilan merupakan amanat dari Pancasila. Aziz (dalam Hidayah
et al., 2022) dan tantangan bagi pelaksanaan demokrasi Indonesia kini adalah

demokrasi Indonesia yang tanpa meninggalkan nilai nilai pancasila.

Ciri Demokrasi Pancasila menurut Israil (dalam Hidayah et al., 2022) adalah 1)
Kedaulatan penuh berada di tangan rakyat, 2) Menjunjung tinggi asas musyawarah

mufakat dan gotong royong, 3) Pengambilan keputusan harus dilaksanakan melalui

musyawarah untuk mencapai mufakat, 4) Tidak mengenal adanyasistem partai
pemerintahan dan oposisi, 5) Adanya pengakuan dan penyelarasan antara hak dan

kewajiban, 6) Menjunjung tinggi hak asasi manusia, 7) Ketidaksetujuan rakyat terhadap

kebijakan dan aturan yang dibuat pemerintah disalurkan melalui para wakil rakyat.
Segala bentuk demonstrasi dan pemogokan tidak dikehendaki sebab lebih banyak

menimbulkan kerugian bagi seluruh pihak yang terlibat, 8) Pemilu dilaksanakan secara

BAB 4 DEMOKRASI | 96