Page 200 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 200

Hubungan  dan  kerjasama  internasional  muncul  karena  keadaan  dan  kebutuhan

               masing-masing negara yang berbeda sedangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki
               pun juga tidak sama (Zulkifli, 2014). Mengapa demikian karena sejatinya hubungan dan

               kerjasama  itu  saling  memberikan  dan  membutuhkan  dalam  upaya  simbiosis

               mutualisme, ketika suatu negara melakukan hubungan dengan negara lain, sudah pasti
               mereka  melakukan  kerjasama  baik  secara  bilateral  maupun  multilateral.  Kebijakan

               negara dalam mengimplementasikan hubungan kerjasama dengan berbagai negara lain

               dituangkan  dalam  politik  luar  negeri  dari  negara  tersebut.  Hubungan  antarbangsa
               terasa  lebih  penting  terutama  pada  era  globalisasi  yang  menurut  banyak  kalangan

               ditandai dengan beberapa karakteristik sebagai berikut:
               1.  Adanya homogenitas selera

               2.  Iklim kompetitif yang sangat tinggi

               3.  Kualitas sumber daya manusia sangat penting
               4.  Peran ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat besar

               5.  Saling ketergantungan (interdependensi) dirasakan semakin tinggi

               6.  Keunggulan kompetitif sangat menentukan
               7.  Kerjasama  antarnegara  sangat  perlu  untuk  menjaga  kelangsungan  hidup  suatu

                   bangsa
                   Adapun  cara-cara  bangsa  Indonesia  mengadakan  hubungan  dengan  bangsa  lain

               adalah dengan hubungan perjanjian internasional, baik bilateral, maupun multirateral,

               dengan melalui beberapa tahapan sebagai berikut:
               1.  Tahap Perundingan (Negotiation)

                   Menurut  tata  cara  yang  berlaku,  suatu  perundingan  dapat  diwakili  dengan

                   membawasurat  kuasa  penuh.  Surat  kuasa  penuh  adalah  surat  dokumen  yang
                   dikeluarkan  oleh  penguasa  yang  berwenang  dalam  suatu  Negara,  baik  untuk

                   mengadakan  perundingan,  menerima,  maupun  mengesahkan  suatu  naskah

                   perjanjian, atau menyatakan persetujuan Negara untuk terikat perjanjian tersebut.
                   Perundingan dapat diwakili oleh kepala pemerintahan, menteri luar negeri, dan duta

                   besar. Mereka tidak harus memperlihatkan surat kuasa penuh. Perjanjian bilateral

                   biasanya disebut talk, sedangkan perundingan dalam rangka perjanjian multilateral
                   disebut diplomatic comference atau konferensi.

               2.  Tahap Penandatangan (Signature)






                                                    BAB 9 GLOBALISASI DAN KERJA SAMA ANTAR BANGSA | 194
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205