Page 44 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD
P. 44
Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 dengan semua instrumen yang terkait,
sepanjang tidak bertentangan dengan Pancasila (Willius Kogoya, 2013).
Berdasarkan pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa hak asasi manusia di
Indonesia sudah dijamin oleh negara, tetapi pelaksanaannya masih sering menghadapi
tantangan. Dalam konteks pelaksanaan hak dan kewajiban terdapat tiga hal penting
yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan hak asasi manusia (HAM).
RANGKUMAN
Warga negara adalah individu yang diakui secara resmi oleh suatu negara melalui
aturan hukum yang berlaku, dengan hak dan kewajiban yang saling mengikat. Terdapat
dua asas utama yang digunakan, yaitu asas Ius Sanguinis yang menentukan status
perbedaan seseorang berdasarkan keturunan atau garis darah dan asas Ius Soli yang
menentukan status kewarganegaraan seseorang berdasarkan tempat kelahiran. Status
warga negara dalam negara terbagi menjadi kewarganegaraan tunggal, dua
kewarganegaraan, lebih dari dua kewarganegaraan, dan tidak memiliki
kewarganegaraan. Ketika seseorang ingin memperoleh atau melepas kewarganegaraan,
maka harus melalui beberapa syarat yang sudah ditetapkan.
Mengenai fungsi dan kedudukan pemerintah negara Indonesia merupakan langkah
awal yang penting untuk memahami peran pemerintah dalam sistem kenegaraan.
Fungsi pemerintah meliputi penyediaan pelayanan publik yang penting untuk
meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menetapkan aturan dan kebijakan,
bertanggung jawab atas pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan yang
dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan kedudukan
pemerintah Indonesia mencakup pelaksanaan kekuasaan eksekutif oleh presiden,
hubungan dengan DPR untuk pengawasan dan legislatif, dukungan terhadap lembaga
yudikatif, penerapan otonomi daerah, dan kedudukan pemerintah dalam sistem
presidensial. Kita sebagai warga negara memiliki hak yang tertuang dalam UUD 1945,
seperti hak hidup layak, pendidikan, dan keamanan. Namun, untuk memperoleh hak-
hak tersebut warga negara juga memiliki kewajiban seperti mematuhi hukum,
BAB 2 WARGA NEGARA DAN PEMERINTAH | 38
