Page 7 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

BAB 1

HAKIKAT PENDIDIKAN

KEWARGANEGARAAN

A. Pengertian Pendidikan Kewarganegaraan

Menurut UU sisdiknas No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 bahwa pendidikan adalah
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk
memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan,

akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

Negara. Sementara itu, Yogi Dew(dalam Juliani, 2023) mengungkapkan pengertian
umum Kewarganegaraan adalah keanggotaan yang menunjukan hubungan negara

dengan warga negara. Kewarganegaraan dalam arti khusus dibedakan menjadi dua,
sebagai berikut: kewarganegaraan dalam arti yuridis, kewarganegaraan dalam

pengertian ini ditandai dengan adanya hubungan hukum antara warga negara dan

negaranya. Adanya hubungan hukum ini mempunyai akibat-akibat tertentu yakni
warga negara harus tunduk pada otoritas negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan

secara yuridis dapat ditunjukkan dengan adanya catatan kewarganegaraan (dokumen)

seperti akta kelahiran, surat keterangan dan bukti kewarganegaraan lainnya.
Berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang

Kewarganegaraan pengertian kewarganegaraan adalah segala hal ihwal yang

berhubungan dengan warga negara. Kewarganegaraan seseorang merupakan suatu hal
yang sangat penting, di dalam kewarganegaraan ini memegang peranan dalam bidang

hukum publik. Dalam hubungan antara negara dan perseoranganlah memperlihatkan

betapa pentingnya status kewarganegaraan seseorang. Apakah seseorang termasuk
warga negara atau warga asing besar konsekuensinya dalam kehidupan publik ini.

Kewarganegaraan merupakan keanggotaan suatu negara. Secara sederhana dapat

diumpamakan negara merupakan suatu perkumpulan atau organisasi tertentu.Suatu
organisasi tentunya memerlukan orang-orang yang dapat dipandang merupakan inti

dari suatu organisasi tersebut. Setiap organisasi harus mempunyai anggota.
Demikianlah sebuah negara perlu juga memiliki anggota. Anggota dari negara dapat

disebut dengan warga negara (Aswadi, 2019).

Pendidikan kewarganegaraan merupakan bagian dari sistem pendidikan nasional

BAB 1 HAKIKAT PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 1