Page 79 - MODUL PERKULIAHAN KONSEP DASAR PKN SD

 Setelah Amandemen

MA setelah amandemen tidak mengalami perubahan yang begitu besar. MA
tetap menjadi lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman, yaitu

kekuasaan yang menyelenggarakan peradilan untuk menegakkan keadilan dan

hukum. Terdapat badan-badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum,
lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan militer dan lingkungan

Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Dari penjelasan di atas dapat diambil kesimpulan bahwa secara keseluruhan,

amandemen UUD 1945 sebanyak 4 kali ini bertujuan untuk memperbaiki sistem

ketatanegaraan Indonesia dengan menyesuaikan prinsip demokrasi, supremasi
hukum, dan perlindungan hak asasi manusia sesuai dengan tuntutan reformasi.

RANGKUMAN

Konstitusi adalah hukum dasar yang menjadi landasan bagi penyelenggaraan

negara. Dalam arti luas, konstitusi mencakup seluruh peraturan dasar mengenai
organisasi negara, prinsip-prinsip dasar, dan sistem pemerintahan. Dalam arti sempit,

konstitusi biasanya mengacu pada dokumen tertulis seperti undang-undang dasar yang

mengatur kekuasaan lembaga negara serta hak dan kewajiban warga negara. Konstitusi
memiliki beberapa tujuan penting, yaitu menjaga kestabilan dan keadilan dalam

pemerintahan, melindungi hak-hak warga negara dari penyalahgunaan kekuasaan,

mengatur pembagian kekuasaan antara lembaga-lembaga negara, menetapkan
prosedur perubahan hukum dan kebijakan negara, memberikan kerangka hukum bagi

interaksi antara negara dan rakyatnya. Adapun konsitusi yang pernah berlaku di

indonesia yaitu, UUD 1945 (sebelum perubahan), Konstitusi RIS, UUDS 1950 dan UUD
1945 (Hasil Amandemen). Amandemen UUD 1945 terjadi sebanyak 4 kali perubahan

mulai dari tahun 1999-2002 yang telah mengalami berbagai perubahan signifikan

untuk menyesuaikan dengan perkembangan politik dan tuntutan reformasi.Konstitusi
memiliki beberapa sifat yaitu: Tertulis dan tidak tertulis, fleksibel dan kaku, formil dan

materil.

BAB 3 KONSTITUSI NEGARA | 73