Page 11 - PERMEN PUPR NO.17 TH.2015
P. 11

- 11 -

                                                          Pasal 12

              Komisi irigasi kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi:


              a.   daerah  irigasi  yang  pengelolaannya  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab
                   kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000

                   ha;

              b.   daerah  irigasi  yang  pengelolaannya  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab

                   pemerintah  daerah  provinsi  yang  meliputi  daerah  irigasi  yang  luasnya  1000

                   ha  sampai  dengan  3000  ha  yang  berada  dalam  satu  kabupaten/kota  yang
                   sudah  ditugas-pembantuankan  dari  pemerintah  dareah  provinsi  kepada

                   pemerintah daerah kabupaten/kota;

              c.   daerah  irigasi  yang  pengelolaannya  menjadi  wewenang  dan  tanggung  jawab

                   Pemerintah Pusat       yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000
                   ha  dan  daerah  irigasi  strategis  nasional  yang  berada  dalam  satu

                   kabupaten/kota,  baik  yang  sudah  ditugas-pembantuankan  maupun  yang

                   belum  ditugas-pembantuankan  dari  Pemerintah  Pusat  kepada  pemerintah
                   daerah kabupaten/kota; dan


              d.   daerah irigasi desa.


                                                          Pasal 13

              (1)  Pada  daerah  irigasi  sebagaimana  dimaksud  dalam  Pasal  12  huruf  a,  komisi

                   irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:


                   a.    merumuskan         rencana      kebijakan      untuk      mempertahankan           dan
                         meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;


                   b.    merumuskan  rencana  tahunan  penyediaan,  pembagian,  dan  pemberian
                         air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;


                   c.    merekomendasikan  prioritas  alokasi  dana  pengelolaan  irigasi  melalui
                         forum musyawarah pembangunan;


                   d.    memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;

                   e.    merumuskan  rencana  tata  tanam  yang  telah  disiapkan  oleh  dinas

                         instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia
                         pada  setiap  daerah  irigasi,    pemberian  air  serentak  atau  golongan,

                         kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;

                   f.    merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang

                         meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;

                   g.    memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;





                                                                                           JDIH Kementerian PUPR
   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16