Page 11 - PERMEN PUPR NO.17 TH.2015
P. 11
- 11 -
Pasal 12
Komisi irigasi kabupaten/kota mempunyai wilayah kerja yang meliputi:
a. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab
kabupaten/kota yang meliputi daerah irigasi yang luasnya kurang dari 1000
ha;
b. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab
pemerintah daerah provinsi yang meliputi daerah irigasi yang luasnya 1000
ha sampai dengan 3000 ha yang berada dalam satu kabupaten/kota yang
sudah ditugas-pembantuankan dari pemerintah dareah provinsi kepada
pemerintah daerah kabupaten/kota;
c. daerah irigasi yang pengelolaannya menjadi wewenang dan tanggung jawab
Pemerintah Pusat yang meliputi daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3000
ha dan daerah irigasi strategis nasional yang berada dalam satu
kabupaten/kota, baik yang sudah ditugas-pembantuankan maupun yang
belum ditugas-pembantuankan dari Pemerintah Pusat kepada pemerintah
daerah kabupaten/kota; dan
d. daerah irigasi desa.
Pasal 13
(1) Pada daerah irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, komisi
irigasi kabupaten/kota membantu bupati/walikota dengan tugas:
a. merumuskan rencana kebijakan untuk mempertahankan dan
meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi;
b. merumuskan rencana tahunan penyediaan, pembagian, dan pemberian
air irigasi yang efisien bagi pertanian dan keperluan lain;
c. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi melalui
forum musyawarah pembangunan;
d. memberikan pertimbangan mengenai izin alih fungsi lahan beririgasi;
e. merumuskan rencana tata tanam yang telah disiapkan oleh dinas
instansi terkait dengan mempertimbangkan data debit air yang tersedia
pada setiap daerah irigasi, pemberian air serentak atau golongan,
kesesuaian jenis tanaman, serta rencana pembagian dan pemberian air;
f. merumuskan rencana pemeliharaan dan rehabilitasi jaringan irigasi yang
meliputi prioritas penyediaan dana, pemeliharaan, dan rehabilitasi;
g. memberikan masukan dalam rangka evaluasi pengelolaan aset irigasi;
JDIH Kementerian PUPR