Page 20 - BUKU SAKU PENGAWAS TPS PEMILIHAN 2024
P. 20
BAGIAN V
PENGAWASAN PENGHITUNGAN SUARA
A. KEABSAHAN SURAT SUARA
Surat Suara untuk Pemilihan dinyatakan sah, jika memenuhi kriteria
sebagai berikut:
1. Ditandatangani oleh ketua KPPS; dan
2. Diberi tanda coblos pada nomor urut, foto atau nama salah 1 (satu)
Pasangan Calon dalam Surat Suara
Pengawas TPS mengawasi:
1. KPPS memeriksa tanda coblos Surat Suara dan menunjukkan kepada
Saksi, Panwaslu Kelurahan/Desa atau Pengawas TPS, anggota KPPS
dan/atau masyarakat yang hadir.
2. 1 (satu) Surat Suara dihitung 1 (satu) suara dan dinyatakan sah atau
tidak sah; dan
3. Anggota KPPS mencatat hasil penghitungan suara ke dalam formulir
Model C.HASIL-KWK sesuai jenis PemilIihan, dengan cara tally (IIII)
dan untuk setiap kolom maksimal 5 (lima suara) setelah Ketua KPPS
mengucapkan: SAH/TIDAK SAH
4. Dalam hal terjadi kesalahan penulisan pada formulir, Ketua KPPS
melakukan pembetulan dengan mencoret angka yang salah dengan
dua garis, desertai angka pembetulan dan paraf.
Tindak lanjut Pengawas TPS:
1. Mendokumentasikan formulir Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH DPT-
KWK, Model C.DAFTAR HADIR PEMILIH PINDAHAN.-KWK, dan Model
C.DAFTAR HADIR PEMILIH DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN-KWK.
2. Jika ditemukan pelanggaran prosedur dan/atau selisih dalam
penghitungan suara, Pengawas TPS menyampaikan keberatan kepada
KPPS
3. Pengawas TPS menyampaikan pendapat dan rekomendasi jika diminta
oleh KPPS,
Maka Pengawas TPS:
➢ mencatat kejadian tersebut ke dalam Form-A,
➢ menyertakan bukti foto/video/pendukung lainnya,
➢ melaporkan kepada Panwaslu Kelurahan/Desa menggunakan Form
A.
B. PENGHITUNGAN SUARA
Prosedur pengawasan:
1. Dimulai setelah pemungutan suara pukul 13.00 waktu setempat
hingga selesai di TPS
2. KPPS membuka gembok, membuka kotak suara, mengeluarkan
seluruh surat suara dan memperlihatkan kotak suara sudah kosong
kepada saksi dan Pengawas TPS.
3. KPPS terlebih dahulu melakukan Penghitungan Suara Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur diikuti Pemilihan Bupati dan Wakil
Bupati atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.