Page 39 - LPK 2021
P. 39
BAB III
SUMBER DAYA MANUSIA
A. Sumber Daya Manusia 2010-2035 Mahkamah Agung RI
P menjalankan tugas maka terbitlah Peraturan
engadilan Agama Tabanan
Mahkamah Agung RI Nomor 7
dalam
pokok dan fungsinya telah mengacu tahun 2015 tentang organisasi dan
pada pola manajemen dan tata kerja Tata Kerja Kepaniteraan dan
yang telah tertuang dalam program Kesekretariatan Peradilan.
tahunan yang telah disusun. Sesuai Berdasarkan peraturan
dengan Undang Nomor 7 Tahun tersebut, organisasi Pengadilan
1989 tentang Peradilan Agama Agama Tabanan mengalami
yang telah diubah dengan Undang perubahan, begitupun tugas dan
Nomor 3 Tahun 2006 dan fungsi dari masing masing sub
perubahan kedua dengan Undang organisasi yang berada di
Undang Nomor 50 Tahun 2009, dalamnya.
disebutkan bahwa “Tugas serta Susunan organisasi
tanggung jawab, susunan organisasi Pengadilan Agama Tabanan, sesuai
dan tata kerja Kepaniteraan dan dengan Peraturan Mahkamah
Kesekretariatan Pengadilan diatur Agung Nomor 7 tahun 2015, terdiri
lebih lanjut oleh Mahkamah dari: unsur pimpinan yaitu Ketua,
Agung”. Kemudian susunan Wakil Ketua, dan pejabat
organisasi dan tata kerja fungsional Hakim. Kepaniteraan
Kepaniteraan dan Kesekretariatan dipimpin oleh seorang panitera
diatur dalam Surat Keputusan yang membawahi tiga orang
Mahkamah Agung Nomor Panitera Muda, yaitu Panitera Muda
KMA/004/SK/II/1992, dan sesuai Hukum, Panitera Muda
cetak biru Pembaruan Peradilan Permohonan, Panitera Muda
34
